Ombudsman

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meraih peringkat lima dengan nilai 96,47 dalam Penghargaan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau M Taufiq OH di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 dilakukan terhadap 25 Kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota dan 416 pemerintah kabupaten.

Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Ombudsman mengatakan ada peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk Zona Hijau atau memperoleh Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi di 2024 dibandingkan dengan 2023.

"Hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 secara nasional menunjukkan tren positif, terlihat dari meningkatnya jumlah pada Zona Hijau dan turunnya jumlah pada Zona Kuning dan Merah," ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ombdusman RI menyoroti belum adanya langkah tanggap pemerintah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) yang tengah krisis bahan baku imbas status kepailitan perusahaan tersebut. 

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan status pailit yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Sritex kesulitan mendapatkan bahan baku sehingga merumahkan 2.500 karyawan nya. 

"Kami mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya percepatan dalam penyelesaian permasalahan ini untuk mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran di PT Sritex," kata Yeka dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (13/11/2024).