PDI Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pengalamannya selama dua tahun menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Ketika itu, Megawati mengaku kerap menjalankan tugas selayaknya seorang Presiden atas perintah langsung dari Gus Dur.

“Saya dua tahun wapres. Tapi saya kalau boleh ngomong, akting (jadi) presiden. Disuruh sama Gus Dur ke sana, ke sana. Saya jalankan beres. Ini supaya tau nih,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis” karya Todung Mulya Lubis, Kamis (12/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk Partai Golkar semakin besar asalkan partai itu masih dipimpin oleh Bahlil Lahadalia.

"Secara umum Jokowi berpeluang masuk ke Golkar, justru kian besar peluang itu selama Bahlil masih memimpin Golkar," kata Dedi kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

Terlebih, kata Dedi, Jokowi dan Bahlil memang memiliki kedekatan. Jokowi, saat masih jadi presiden, disebut sebagai salah satu faktor Bahlil bisa menduduki kursi nomor satu di Golkar melengserkan Airlangga Hartarto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo harus memiliki partai politik (parpol).

Alasannya, Jokowi harus menunjukkan dengan jelas identitas politiknya saat ini, setelah tak lagi menjadi kader PDI-P.

“Dengan berpartai, posisi Pak Jokowi setelah tidak menjabat presiden bisa makin jelas dalam peta perpolitikan di Indonesia,” ujar Nyarwi dihubungi Kompas.com, Jumat (6/12/2024).

“Karena setelah Sekjen PDI-P menyatakan Jokowi dan keluarganya bukan bagian dari PDI-P, saya kira identitas kepartaian Jokowi menjadi pertanyaan banyak orang,” sambung dia.