Pelayanan Publik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan edaran tentang pelayanan publik selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Disebutkan bahwa pelayanan publik untuk melayani masyarakat tetap harus berjalan, meskipun sedang libur Nataru.

Berikut informasinya.

Dikutip dari situs resmi KemenPANRB, pelayanan publik diimbau tetap berjalan di saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk memperhatikan beberapa hal agar pelayanan publik berjalan optimal dan tetap dapat diakses masyarakat.

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) meraih Opini Kualitas Tertinggi atau kategori A dari Ombudsman RI terkait penyelenggaraan pelayanan publik. 

Wakil Bupati (Wabup) HST Mansyah Sabri mengaku bersyukur Pemkab HST dapat meningkatkan mutu pelayanan. 

Ia mengakui bahwa pencapaian tersebut merupakan bukti dari komitmen Pemkab HST untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sejumlah langkah strategis dan inovasi yang dilakukan Pemkab HST yang terus dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya.

Pemaknaan inovasi oleh pemerintah seringkali keliru. Inovasi masih dimaknai sebatas penggunaan teknologi canggih atau kerap disebut digitalisasi. Tidak jarang kita mendengar pemerintah membuat berbagai macam aplikasi untuk pelayanan publik. Tercatat ada 27 ribu aplikasi yang dikelola oleh kurang lebih 500 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D).

Berbagai aplikasi tersebut diakui masih tumpang tindih dan tidak terintegrasi. Aplikasi yang seharusnya menjadi inovasi untuk mempermudah justru mempersulit masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini menjadi indikasi pemerintah hanya berorientasi pada kepentingan ‘proyek’ tanpa memikirkan lebih jauh manfaatnya untuk kepentingan publik.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto mengatakan transformasi digital dan sinergi birokrasi menjadi salah satu cara untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Langkah itu sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut diungkapkan olehnya usai Penutupan Rapat Koordinasi Paguyuban Kementerian PANRB dan Instansi Paguyuban di Bandung, Jumat (06/12).

"Rakor ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi antar instansi, memastikan pelayanan publik yang responsif dan inklusif, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045," kata Purwadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/12/2024).

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon meraih peringkat pertama dalam penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digelar Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, Dinkes Kota Cilegon. Adapun capaian tersebut diraih untuk kategori substansi kesehatan, dengan raihan skor 96,29.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diperoleh serta mengapresiasi kerja seluruh pegawai Dinkes Kota Cilegon.

"Alhamdulillah, Kota Cilegon melalui Dinkes Kota Cilegon berhasil meraih peringkat pertama substansi kesehatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Provinsi Banten. Nilai yang kami raih pun meningkat signifikan dari tahun lalu, dari 89,02 pada 2023 menjadi 96,29 tahun ini," ungkap Ratih dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).