Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA – Bhumi Varta Technology (BVT), perusahaan pengembang perangkat lunak geospasial dan analitik lokasi asal Indonesia tengah mempertimbangkan pemindahan kantor pusat ke Singapura.Langkah ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran dari para investor terkait ketidakstabilan politik, pemberitaan negatif terhadap ekosistem bisnis rintisan atau startup di Indonesia, serta minimnya manfaat nyata dari pendirian kantor pusat di dalam negeri.Didirikan pada 2018 oleh Martyn Terpilowski, BVT telah berkembang menjadi perusahaan dengan sekitar 160 karyawan di kantor pusat, Tangerang. Perusahaan ini juga telah melakukan ekspansi ke Vietnam pada Oktober 2024 dan berencana membuka kantor di Jepang pada pertengahan 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik mengkritik komunikasi pemerintah dalam menanggapi sejumlah isu yang menjadi perhatian. Salah satunya ketika salah satu media nasional, yaitu Tempo yang menerima kiriman berupa kepala babi dan justru ditanggapi dengan guyonan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Dalam wawancara bersama enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025), Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa buruknya komunikasi pemerintah merupakan kesalahannya.

Bagaimana pandangan Prabowo soal jeleknya komunikasi pemerintah, serta responnya terhadap kekhawatiran adanyan intimidasi pers setelah adanya insiden pengiriman kepala babi. Berikut petikan wawancara enam pemimpin redaksi terhadap Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, pemerintahannya tidak anti kritik. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa menyukai kritik karena membantunya lebih waspada.

Hal ini dikatakan Prabowo saat mengajak seluruh investor hingga ekonom menyampaikan pandangan dan kondisi ekonomi dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

"Kita buka kesempatan untuk tanggapan, sanggahan, pertanyaan kita terbuka. Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik, kita malah suka kritik," kata Prabowo, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi media massa angkat bicara soal kritik publik terhadap tertutupnya pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

Salah satu yang menuai polemik adalah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan tertutup dan terburu-buru.

Ke depan, Prabowo berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan undang-undang yang menjadi perhatian publik.

"Kita punya sistem politik. Bahwa semua Undang-Undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan, begitu, kan? Jadi, itu ya. Tetapi, terima kasih masukan itu. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea demi alinea akan saya pelajari," ujar Prabowo, dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).