Pemerintah Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

Tito menyebutkan, hal itu menjadi salah satu tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak di daerah masing-masing.

Imbauan itu merupakan bagian dari lima pesan yang disampaikan Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya, di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah,” kata Budi Gunawan, Kamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada pejabat daerah untuk dapat menghemat anggaran.

Hal ini disampaikan Bima Arya usai mengikuti arahan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 yang digelar secara tertutup.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara meminta pejabat daerah untuk tidak menghambur-hamburkan uang negara yang tidak bermanfaat bagi rakyat.

“Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya dalam acara yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap sejumlah modus dugaan kecurangan pengelolaan anggaran di pemerintah daerah (pemda). Modus-modus tersebut menurutnya bisa diselidiki oleh aparat penegak hukum.

"Saya juga ingin menyampaikan modus yang menurut kami di kejaksaan kepolisian bisa saja digeledah," kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Tapi modus utama kecurangan yang masih kita temui paling banyak adalah manipulasi di dalam perencanaan dan penganggaran, kami masih bisa melihat ada manipulasi arahnya ke mana, mau dipotongnya di mana, kami masih lihat itu," lanjutnya.