Pemilu

TAHUN ini, 2024, Reformasi telah berlangsung 26 tahun. Waktu seperempat Abad lebih setidaknya dapat menjadi momentum bagi bangsa ini untuk mengevaluasi dan selanjutnya melakukan lompatan penting.

Terobosan dimaksud dalam rangka menyiapkan diri menyambut Indonesia Emas 2045.

Para momen 100 Tahun Kemerdekaan nanti, Indonesia yang kita bayangkan adalah negara yang makmur dan sejahtera. Kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalkan.

Pendidikan merata bagi seluruh anak Indonesia dan kelas menengah yang semakin meluas.

Untuk menuju kesana, tidak hanya ekonomi yang menjadi prasyarat, melainkan juga stabilitas politik, khususnya sistem politik yang relevan dengan tantangan zaman (yang selalu berubah).

Wacana revisi sejumlah undang-undang politik kini tengah mengemuk. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku setuju atas wacana tersebut demi menghadirkan tata kelola pemilu yang lebih baik.

"Setuju wajib direvisi. Kita perlu meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas pemilu kita, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Wacana revisi paket UU politik lewat metode omnibus law ini pertama kali diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kurnia. Total ada delapan UU terkait politik yang diusulkan untuk direvisi dengan pendekatan omnibus law. Salah satu yang diusulkan ialah penyatuan UU Pemilu dengan UU Pilkada.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Muslim Ayub mengusulkan Pemilu digelar setiap 10 tahun. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkap kekhawatirannya jika Pemilu digelar setiap 10 tahun.

"Akarnya bukan di waktu. Kalau demokrasinya sedang rusak justru kita mendapatkan hasil buruk dan bertahan selama 10 tahun. Akarnya di kualitas Pemilu kita," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Dia mengatakan elite politik harus membangun sistem yang baik. Dia mengatakan partai juga harus menjalankan fungsinya untuk menghasilkan politikus yang berkualitas.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Muslim Ayub mengusulkan Pemilu setiap 10 tahun. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyebut usulan itu konyol.

"Konyol, usulan kok menggunakan parameter masalah dirinya sendiri. Apalagi usulan akan berdampak pada amendemen UUD," ujar Jazilul kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Jazilul menambahkan evaluasi pemilu sebaiknya tak menggunakan rumus perdagangan. Dia heran Muslim Ayub mengungkit soal biaya dan balik modal.

"Hemat saya, pendekatan perbaikan pemilu jangan pakai rumus dagangan, biaya dan balik modal," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), Sri Budi Eko Wardani menyoroti presentase perolehan suara partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) semakin menurun setiap periodenya.

Ia pun mencontohkan PDI-P yang memiliki suara pada Pemilu 1999 yaitu 33 persen.

Perolehan suara sebesar itu tidak bisa diraih kembali oleh PDI-P hingga Pemilu terakhir 2024, meskipun partai banteng itu memenangi pemilu.

"Kita lihat dari tren pemenang pemilu itu, pemilu pertama itu PDI Perjuangan itu pemilu 1999, (suaranya) 33 persen, mendapatkan suara, tertinggi dan belum pernah dicapai lagi sampai sekarang," kata Sri Budi dalam acara "Launching Indeks Pelembagaan Partai Politik Parameter Ilmiah Membangun Parpol Modern di Indonesia", yang digelar di Kampus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (30/10/2024).