Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih DPRD agar lebih efisien, dapat mengebiri hak politik rakyat.

Adi menyebut, rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elite politik.

"Jelas ini mengebiri hak politik rakyat. Karena rakyat tak bisa memilih gubernur, bupati, dan wali kota sesuai selera mereka. Bisa jadi yang terpilih jadi kepala daerah hanya selera elite, bukan selera rakyat," ujar Adi kepada Kompas.com, Minggu (15/12/2024).

Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD tengah bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan usulan itu telah lama bergulir di kalangan partai politik.

Usulan kepala daerah dipilih lewat DPR mencuat ke pubilk usai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya tersebut dalam pidatonya di acara HUT Partai Golkar, Kamis (12/12). Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan wacana itu kini bisa disikapi serius usai digulirkan ke masyarakat luas oleh presiden.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (13/12/2024).

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung adanya wacana evaluasi pemilihan langsung di tingkat Pilkada. Ia menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Pilkada berbiaya tinggi benar adanya.

"Ya ini baru pendapat pribadi ya. Belum pendapat partai atau pendapat MPR atau DPR. Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi. Nah, salah satu spirit demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat," kata Cak Imin di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024) malam.

Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono merespons wacana dari Presiden Prabowo Subianto soal calon kepala daerah dipilih DPRD. Mardiono mengamini biaya Pemilu 2024 sangat tinggi dan jadi beban negara.

"Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara," kata Mardiono kepada wartawan seusai membuka Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12/2024).

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi soal usulan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Deddy menyebut PDIP dalam posisi menunggu langkah konkret perbaikan sistem pemilu bukan hanya sekadar wacana.

"Kita menunggu saja konkret-nya seperti apa, apakah sungguh-sungguh atau sekedar wacana," kata Deddy kepada wartawan, Jumat, (13/12/2024).

Deddy mengatakan saat ini apa pun yang dilakukan pemerintah dan DPR dapat terealisasi jika punya niat. Deddy menyinggung soal mayoritas komposisi Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus di parlemen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan para ketua umum partai politik akan menindaklanjuti usulan kepala daerah yang dipilih langsung oleh DPRD. Ia menyebut hal itu juga akan dibahas oleh Demokrat untuk menentukan formasi Pilkada terbaik.

"Nanti dibicarakan ketua umum ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky usai menghadiri puncak acara HUT ke-60 Golkar, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan usulan itu akan dikaji secara mendalam oleh partainya. Ia meyakini, para partai politik akan meninjau mana yang lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya mulai mengkaji terkait sistem baru untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Ia menyoroti biaya Pilkada saat ini yang sangat mahal.

"Kita semua tahu, kemarin Pilkada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berhasil berlangsung dengan damai. Tetapi, tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal," kata Sarmuji di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H. R. Muhammad Syafi’i menyebut menyorot terkait polarisasi pasca Pemilihan Umum (Pemilu). Baginya, adanya polarisasi pasca Pemilu wajar.

Syafi’i menyebut hal itu terjadi karena dua hal. Pertama perihal cara masyarakat dalam mendukung calonnya. Kedua karena adannya rasa tidak terima akan kekalahan calon yang didukung.

"Wajar kalau setelah pemilu terjadi polarisasi, karena masyarakat kan memberikan dukungan kepada calon masing-masing yang tentu berbeda antara yang satu dan yang lain," kata Syafi’i di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).