Pemprov Dki

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 karena deadlock antara buruh dan pengusaha. Pihaknya menargetkan UMSP ditetapkan sebelum 1 Januari 2025.

"Harusnya begitu (Sebelum tanggal 1 Januari), karena memang perlu diberlakukan per 1 Januari 2025. Makanya kita akan kejar terus, mudah-mudahan secepatnya, supaya di Januari tanggal 1 itu sudah bisa diterapkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Partai Gerindra merespons wanti-wanti BMKG terkait skenario terburuk banjir besar 2020 di Jabodetabek bisa terulang saat periode liburan tahun baru 2025. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Ali Lubis mendorong Pemprov DKI Jakarta segera mengantisipasi hal itu.

"Pemprov Jakarta beserta dinas terkait harus segera gerak cepat dan jadikan informasi ini sebagai alarm untuk mengantisipasi agar banjir besar tersebut tidak terulang kembali di Jakarta," kata Ali kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).