Pemprov Dki Jakarta

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan progres pembangunan tanggul dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) molor dari targetnya, tahun 2028. Ika mengatakan adanya kendala pengadaan barang dan jasa terkait proyek pembangunan.

"Faktor penghambat pertama adalah kendala pengadaan barang dan jasa terkait proyek pembangunan. Kedua, pemerintah membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan desain pembangunan tanggul juga mengakomodasi kebutuhan para nelayan dalam menambatkan kapalnya," kata Ika di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta menyebut banjir rob di pesisir Jakarta beberapa waktu lalu bukan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum menjelaskan banjir rob terjadi bersamaan dengan fase bulan purnama yang mengakibatkan pasang air laut meningkat secara maksimum.

"Pasang air laut (yang menyebabkan banjir rob) dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari," kata Ika dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta meraih penghargaan kategori Kinerja Total (Khusus) tingkat Provinsi atas Kinerja Pemerintah Daerah 2024.

Penghargaan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) dan Tempo Media Grup itu diserahkan dalam acara malam penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah di JW Marriot Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pendorong dan motivasi jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kerja agar menjadi lebih baik.

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi berbicara soal rencana relokasi korban kebakaran di Kebon Kosong, Kemayoran, ke rumah susun (rusun). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) DKI Jakarta menyiapkan 10 lokasi rusun dengan 607 unit.

"Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga pada prinsipnya sudah siap apabila Bapak Pj Gubernur memerintahkan untuk memindahkan warga korban kebakaran dengan menyediakan 10 lokasi rumah susun dengan rincian 607 unit untuk keluarga dan 1.176 unit lajang yang seluruhnya berlokasi di Jakarta Timur," kata Kepala Dinas Perkim DKI Jakarta Kelik Indriyanto kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengeluarkan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2025 naik menjadi Rp 5,3 juta. Ketua Komisi B DPRD DKI Nova Harivan Paloh meminta Pemprov Jakarta memikirkan insentif untuk pengusaha.

"Ke depannya, memang kita harus lihat lagi masalah insentif ke pengusahanya apa saja. (Kenaikan) 6,5% ini harus ada insentif, membantu mereka," kata Nova saat dihubungi, Rabu (11/12/2024).

"Mempermudah izin, dan lain-lain. Seperti apa, itu perlu kita pikirkan ke depannya. Kita sama-sama memberikan mutual benefit. Ada saling sama-sama untuk kesejahteraan semuanya," ucapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025. Hal itu disebabkan belum adanya kesepakatan antara buruh dan pengusaha.

"Kami telah melakukan rapat secara maraton sebetulnya, mulai tanggal 9, 10 bahkan hari ini juga. Tanggal 9 kita sudah bisa menetapkan UMP-nya ya, dan sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, dan UMSP-nya memang banyak ada perbedaan pendapat antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho dalam konferensi pers di gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025. Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan penetapan Upah Minimum Provinsi 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2024 tentang Pengupahan.

"Jadi, untuk UMP, kita juga mengacu kepada permenaker yang sudah diterbitkan, Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula peraturan Menteri Ketanakerjaan dimaksud, dengan nilai kenaikan sebesar 6,5%," kata Teguh di Kawasan Kebayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menghadiri acara peluncuran 200 bus listrik TransJakarta (TransJ). Total saat ini TransJakarta memiliki 300 bus listrik.

Diketahui, 200 bus listrik ini merupakan tambahan dari 100 bus listrik yang sebelumnya telah meluncurkan pada 2023 lalu. Acara peluncuran ini digelar di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Ketua DPRD Rani Mauliani, dan Direktur utama PT TransJakarta Welfizon Yuza.

Pemprov DKI Jakarta bersama BMKG bakal melakukan rekayasa cuaca hingga akhir 2024. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi curah hujan yang diprediksi tinggi di akhir tahun.

"Kemudian rekayasa cuaca yang akan kita lakukan untuk pertengahan sampai dengan akhir tahun, ini sedang dijajaki, kita akan bicarakan dengan BNPB, tentu saja dengan BMKG juga, terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk rekayasa cuaca," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong Tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12/2024).

Dia menyebut tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap II tahun 2024 akan dimulai 6 Desember 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Sarjoko, menyebut penyaluran bantuan itu terlambat karena penyesuaian data penerima.

"Sebelumnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan KJP Plus dan KJMU di DKI Jakarta. Kami memastikan kesesuaian data penerima bansos sehingga tepat sasaran," kata Sarjoko dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024).