Pendatang Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mencatat adanya peningkatan jumlah pendatang baru usai Lebaran 2025.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan, lonjakan ini erat kaitannya dengan meningkatnya minat masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan di Jakarta.

“Seperti yang saya duga, memang ada peningkatan. Karena daerah-daerah sekarang ini banyak orang yang mencari pekerjaan,” ucap Pramono saat ditemui di Taman Langsat, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025).

Menurut Pramono, peningkatan arus urbanisasi ini salah satunya didorong oleh dinamika industri di wilayah sekitar Jakarta seperti Cirebon dan Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendatang baru diminta mengikuti pelatihan kerja di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Jakarta Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah mengatakan pendatang baru yang ingin mengikuti pelatihan di PPKD Jakarta Timur harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jakarta.

"Kalau belum punya keterampilan ya kita punya pusat pelatihan kerja. Paling tidak dia punya KTP DKI kan syaratnya punya KTP DKI baru bisa ikut pelatihan kerja," kata Iin saat dikonfirmasi, Rabu (9/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur meminta pendatang di Jakarta melaporkan status kependudukan mereka ke pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.

Selain itu, pihak penjamin pendatang diharuskan yang memiliki KTP Jakarta. 

"Selama ini kan sifatnya operasi yustisi, tapi kan saat ini tidak ada yustisi. Harapannya masyarakat ya kita imbau agar masyarakat memiliki jaminan KTP DKI yang tinggal di Jakarta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) membuat strategi baru untuk mengatur masuknya pendatang baru ke Jakarta.

Permintaan ini muncul karena Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin ada operasi yustisi, atau razia identitas, terhadap warga baru yang mencoba mengadu nasib.

“Gubernur Jakarta (Pramono Anung) tidak ingin adanua operasi yustisi, saya mendukung sifat humanis itu,” kata Kenneth, Selasa (8/4/2025), dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Arifin mengimbau kepada para pendatang baru untuk melapor status kependudukan ke RT, RW, atau kelurahan setempat di tempat mereka tinggal.

“Prinsipnya, para pendatang atau perantau harus segera lapor diri status kependudukannya,” kata Arifin saat dihubungi, Selasa (8/4/2025).

Arifin menyampaikan, tidak ada operasi yustisi terhadap para pendatang atau perantau ke Jakarta pascaLebaran 2025.

Namun, para pendatang yang baru ke Jakarta harus punya kemampuan yang dibutuhkan dalam mencari kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggandeng pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) untuk mendata pendatang baru di Jakarta pascalebaran agar memiliki data kependudukan yang akurat.

"Kami bekerja sama dengan RT dan RW terutama untuk penduduk nonpermanen, di mana persyaratannya harus melapor ke RT dan RW setempat," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin dikutip dari Antara, Selasa (8/4/2025).

Budi mengatakan Dinas Dukcapil DKI mulai Rabu (9/4) melakukan layanan jemput bola ke RT dan RW sekaligus memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang memperbolehkan pendatang masuk ke Jakarta usai Lebaran asalkan memiliki keterampilan.

Trubus menilai kebijakan ini bisa berdampak pada wilayah penyangga Jakarta, di antaranya Tangerang, Depok, dan Bekasi, terutama jika tidak diiringi pengawasan yang memadai.

"Jakarta ini episentrum urbanisasi. Kalau tidak dikendalikan, akan banyak yang datang tanpa jaminan kerja jelas, akhirnya ke daerah penyangga," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/4/2024).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) akan menggelar operasi yustisi untuk menyaring pendatang baru yang masuk ke wilayahnya pascalebaran 2025.

Operasi ini menyasar para pendatang baru yang tidak memiliki keahlian.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menjelaskan, operasi yustisi akan dilakukan di sejumlah titik dengan melibatkan tim gabungan dari instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Kita akan gelar operasi yustisi yang sudah pernah kita lakukan pada tahun sebelumnya. Tentunya bersama dinas terkait dan melibatkan Polres dan Kejaksaan Tangsel,” ujar Pilar saat dikonfirmasi, Senin (7/4/2025).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan tidak akan menerima warga pendatang baru tanpa keahlian atau pekerjaan yang jelas.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menjelaskan, urbanisasi pasca-Lebaran kerap menjadi pemicu lonjakan jumlah pendatang ke kota penyangga Jakarta, salah satunya Tangsel. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua pendatang bisa diterima begitu saja di suatu kota.

"Warga yang masuk ke Tangsel untuk dikontrol dan kita melakukan sosialisasi kepada lurah dan RT-nya. Kalau sudah ada pekerjaan kita tidak bisa menghalangi, tapi kalo ke Tangsel belum ada pekerjaan, saya minta untuk tetap di kampung halamannya masing-masing," ujar Pilar saat dikonfirmasi, Senin (7/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta menegaskan, pendatang baru yang tidak melapor sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan (adminduk) tidak akan tercatat secara resmi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

“Pendatang yang tidak melaporkan diri maka tidak terdata oleh pemda DKI,” ucap Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Budi Awaludin saat dikonfirmasi, Senin (7/4/2025).

Budi menambahkan, sejak pertengahan 2023, Pemprov Jakarta telah mencanangkan program penataan administrasi kependudukan sesuai domisili.

Salah satu kebijakan dalam program itu adalah pembekuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak tertib administrasi.