Penghapusan Kuota Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlidungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap harus menjadi prioritas dalam menyikapi kebijakan penghapusan kuota impor oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, jika kuota impor tak dibatasi, UMKM dalam negeri akan semakin sulit bersaing dalam menghadapi produk-produk dari luar.

"UMKM sangat sulit untuk bersaing jika produk impor tidak dibatasi. Saat ini saja, UMKM kita sudah megap-megap digempur produk impor. Keberlanjutan UMKM sangat penting karena mampu menyerap 90 persen tenaga kerja," ujar anggota Komisi VI DPR Amin AK lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghapusan kuota impor.

Maksud dari pernyataan Prabowo adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, ia mengingatkan agar penghapusan kuota impor tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merusak pasar lokal di Indonesia.

"Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita," kata wanita yang akrab disapa Sara itu saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).

KOMPAS.com - Kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap berbagai negara mengguncang stabilitas ekonomi global serta menciptakan riak ketidakpastian. 

Merespons hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengapresiasi Presiden Prabowo yang menangkap denyut aspirasi para pengusaha. 

Dalam pertemuan dengan para pengusaha pada Selasa (8/4/2025), Prabowo menghapus kebijakan kuota impor untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

“Arahan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi perbaikan kebijakan impor,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (9/4/2025).