Penghematan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperketat perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara dan ASN.

Surat edaran dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 menjelaskan pembatasan ini, termasuk jenis perjalanan yang diizinkan serta jumlah peserta yang diperbolehkan.

Apa saja jenis perjalanan yang terkena aturan baru ini?

Pemerintah menetapkan pembatasan pada beberapa jenis perjalanan dinas dengan jumlah peserta yang sangat terbatas. Berikut rinciannya

1. Tugas BelajarProgram diploma, sarjana, master, doktoral, hingga post-doktoral diizinkan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara dan ASN.

Surat edaran Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 menjelaskan prosedur dan syarat yang kini harus dipenuhi. Apa saja ketentuan baru ini?

Permohonan perjalanan dinas kini memerlukan sejumlah dokumen penting. Berikut detailnya

Kegiatan dinas dengan tujuan pendidikan gelar seperti program diploma hingga post-doktoral juga membutuhkan perjanjian tugas belajar.

Permohonan perjalanan dinas harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum rencana keberangkatan. Keterlambatan bisa menyebabkan pengajuan tidak diproses.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menerbitkan surat edaran pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara dan ASN.

Kebijakan ini menuai perhatian publik, terutama mengingat dinas luar negeri seringkali dikaitkan dengan pengeluaran negara yang signifikan. Apa alasan di balik langkah ini?

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada Oktober dan November 2024.

Arahan tersebut menekankan efisiensi dan penghematan anggaran negara, termasuk dalam perjalanan dinas luar negeri. Presiden menekankan pentingnya mengutamakan kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan dampak nyata bagi kinerja pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengeluarkan edaran terkait pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri untuk menteri, kepala lembaga, hingga pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota.

Lewat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 itu, perjalanan luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto dan jumlah rombongannya pun bakal bakal dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.

Dikutip dari salinan surat edaran, Kamis (26/12/2024), aturan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, yakni harus melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN).