Penyaluran Kredit

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan sekitar 1,09 juta pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang macet UMKM secara bertahap mulai Januari 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya bersama dengan Bank Himbara tengah mengkaji jumlah pelaku UMKM yang akan mendapatkan penghapusan piutang ini.

“Berdasarkan data yang sudah kita riviu bersama-sama dengan Bank Himbara sekitar 1,097 juta-an [pelaku UMKM] potensinya. Ini masih plus minus, naik turun, yang inilah sedang kita riviu,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Produk buy now pay later (BNPL) atau paylater perbankan terus mengalami pertumbuhan tinggi hingga Oktober 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan pada bulan kesepuluh tahun ini, kredit paylater perbankan mencapai Rp21,25 triliun atau sebesar 0,28% dari total kredit yang senilai Rp7.656,90 triliun.

"Per Oktober 2024 baki debet kredit BNPL tumbuh 47,92% YoY menjadi Rp21,25 triliun," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers hasil RDK Bulanan November 2024 pada Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan kelompok bank BUMN menjadi pendorong kredit per Oktober 2024.

Sebagai informasi, bank BUMN terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pada periode itu, kredit perbankan tumbuhn sebesar 10,92% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp7.656,90 triliun. Angka ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan pada September 2024 yang sebesar 10,85% YoY.

"Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, yaitu sebesar 12,64% YoY," demikian keterangan OJK terkait hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan November 2024, Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa akan tetap menjalankan kebijakan makan bergizi gratis meski mendapat tekanan dari berbagai sisi. Salah satu yang dia terima adalah ancaman turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) jika program andalannya itu berjalan.

Prabowo mengatakan bahwa ada satu pihak yang menertawakan program makan bergizi gratis. Dari sikap sinis itu muncul sebuah ancaman.

“Saya tahu saya diancam, ‘Nanti harga indeks saham akan turun.’ Di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” katanya saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).