Perdagangan

PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

PBB: Tarif Trump Bisa Jadi Bencana Besar bagi Negara Berkembang

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perdagagan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bisa menjadi bencana besar bagi negara-negara berkembang.

Dikutip dari Reuters, The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan International menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut hingga 3%—7% dan produk domestik bruto global (global gross domestic bruto/GDP) hingga 0,7%. Dampak tersebut paling berdapak bagi negara-negara berkembang.

Kronologi Perang Tarif Trump vs China dari 10% hingga Kini 145%

Kronologi Perang Tarif Trump vs China dari 10% hingga Kini 145%

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Tensi perang tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin panas menyusul langkah China yang kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%.

Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/4/2025) Kementerian Keuangan China menjelaskan bahwa negaranya akan mengabaikan tarif lebih lanjut dari AS terhadap produk-produk China.

Langkah RI Selanjutnya usai Tarif Timbal Balik Trump Ditunda

Langkah RI Selanjutnya usai Tarif Timbal Balik Trump Ditunda

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengedepankan dialog dan negosiasi dalam merespons pemberlakuan tarif timbal balik yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Di sisi lain, situasi perang dagang ini dapat menjadi momentum positif bagi Indonesia memperkuat kerja sama regionalnya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menilai penundaan tarif impor AS menjadi sinyal positif. Dia mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak melakukan tindakan Balasan atau retaliasi terhadap AS.

Vietnam dan AS Sepakat Mulai Negosiasi Perjanjian Perdagangan

Vietnam dan AS Sepakat Mulai Negosiasi Perjanjian Perdagangan

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Perdana Menteri Vietnam Ho Duc Phoc bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Washington dan sepakat untuk memulai negosiasi perjanjian perdagangan timbal balik.

Dikutip Bloomberg, Kamis (10/4/2025), Phoc mengatakan Vietnam ingin bekerja sama dengan badan-badan AS yang relevan untuk mengkonkretkan isi pembicaraan antara Sekretaris Jenderal To Lam dan Presiden AS Donald Trump guna terus menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan yang stabil dengan AS.

“Hal ini dilakukan untuk kepentingan bisnis dan masyarakat kedua negara," ucapnya dikutip Kamis (10/4/2025)

Standar Eropa Lebih Tinggi dari AS, Komoditas Ekspor RI Bisa Tembus?

Standar Eropa Lebih Tinggi dari AS, Komoditas Ekspor RI Bisa Tembus?

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengingatkan rencana diversifikasi ke pasar Uni Eropa akan menemukan hambatan non-tarif. Negara-negara eropa memiliki standar yang lebih tinggi dari Amerika Serikat perihal ekspor impor.

Pemerintah saat ini tengah mempercepat perundingan perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dengan harapan memperoleh pasar alternatif dari AS.

Langkah diversifikasi pasar ini diambil usai adanya kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Pemerintah Ingin Deregulasi Aturan Bea hingga Safeguard, Pacu Ekspor-Impor

Pemerintah Ingin Deregulasi Aturan Bea hingga Safeguard, Pacu Ekspor-Impor

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi sejumlah peraturan guna mengakselerasi ekspor-impor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga berencana menghapus kuota impor dan peraturan teknis (pertek). 

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat penghapusan kuota impor tidak akan berdampak pada penerimaan negara. Penghapusan akan meringankan perusahaan dalam melakukan ekspor.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, akan memangkas waktu pemeriksaan pajak dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Regulasi tersebut juga membuat transfer pricing menjadi lebih cepat dari semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan. Pemerintah juga berencana untuk menghapus kuota impor. 

Seribu Satu Cara RI Mau Tekan Surplus Perdagangan dengan AS

Seribu Satu Cara RI Mau Tekan Surplus Perdagangan dengan AS

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap rencana pembelian sejumlah komoditas seperti biji kedelai dan gandum dari Amerika Serikat (AS) guna menekan surplus perdagangan antara kedua negara.

Airlangga menjelaskan, dengan pengenaan tarif 32% oleh Presiden AS Donald Trump pemerintah Indonesia telah merencanakan pembelian sejumlah komoditas. Pembelian komoditas akan dilakukan mulai dari produk pertanian hingga sektor minyak dan gas.

"Presiden telah menyetujui pembelian produk pertanian dari AS seperti biji kedelai dan gandum—yang tidak diproduksi di dalam negeri—untuk menjaga keseimbangan neraca dagang. Pemerintah juga akan membeli LPG dan LNG dari AS melalui relokasi, bukan penambahan volume, sehingga tidak membebani APBN," jelas Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Respons Kebijakan Resiprokal AS: China - Eropa Melawan, India - RI Negosiasi

Respons Kebijakan Resiprokal AS: China - Eropa Melawan, India - RI Negosiasi

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA —  Puluhan negara memberi respons beragam atas kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal dari Amerika Serikat (AS). China dan Eropa menerapkan Retaliasi atau memberikan tarif balasan atas kebijakan Resiprokal Amerika Serikat (AS). Sementara Indonesia hingga India memilih jalur negosiasi.

Dalam pemaparan pada acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan China merespon dengan menetapkan tarif balasan (Retaliasi) sebesar 34% atas semua barang dari Amerika Serikat (AS), yang mulai berlaku pada 10 April 2025.

Prabowo Buka 10 Pasar Ekspor Baru Demi Antisipasi Efek Tarif Trump

Prabowo Buka 10 Pasar Ekspor Baru Demi Antisipasi Efek Tarif Trump

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia bakal melakukan diversifikasi pasar usai adanya kebijakan tarif timbal balik atau tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump kepada seluruh mitra dagang Amerika Serikat (AS).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia berpeluang membuka pasar di 83% perdagangan global. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan memanfaatkan pasar dan investasi dari berbagai forum kerja sama internasional.

Selain itu, juga tengah mempercepat perundingan sejumlah perjanjian dagang, salah satunya Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Beredar Kabar Tarif Trump Ditunda 90 Hari, Ini Kata White House

Beredar Kabar Tarif Trump Ditunda 90 Hari, Ini Kata White House

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah riuh rendah respons berbagai negara yang bakal terdampak tarif resiprokal Donald Trump, muncul kabar bahwa Presiden AS itu tengah mempertimbangkan untuk menunda penerapan aturan itu selama 90 hari. Gedung Putih segera merespons perkembangan tersebut dengan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar.

" [Itu] Berita palsu," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari CNBC, Senin (7/4/2025).

Menurut kabar yang beredar, berita tersebut mengutip Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS.

Beredar Tarif Trump Ditunda 90 Hari, Ini Kata White House

Beredar Tarif Trump Ditunda 90 Hari, Ini Kata White House

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah riuh rendah respons berbagai negara yang bakal terdampak tarif resiprokal Donald Trump, muncul kabar bahwa Presiden AS itu tengah mempertimbangkan untuk menunda penerapan aturan itu selama 90 hari. Gedung Putih segera merespons perkembangan tersebut dengan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar.

" [Itu] Berita palsu," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, dikutip dari CNBC, Senin (7/4/2025).

Menurut kabar yang beredar, berita tersebut mengutip Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS.

50 Negara Rayu AS soal Kebijakan Tarif, Bakal Dikabulkan Trump?

50 Negara Rayu AS soal Kebijakan Tarif, Bakal Dikabulkan Trump?

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Lebih dari 50 negara dilaporkan telah mencoba melakukan lobi hingga negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal yang telah diputuskan oleh Presiden Donald Trump.

Melansir Al-Jazeera, Senin (7/4/2025) usai keputusan penetapan tarif timbal balik tersebut, harga saham AS dilaporkan telah turun hingga US$6 triliun. Alhasil, hingga saat ini kebijakan tersebut masih memicu kekhawatiran akan potensi kemerosotan ekonomi. 

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent mengungkapkan bahwa lebih dari 50 negara telah memulai negosiasi dengan AS sejak tarif Trump diumumkan pada hari Rabu, tetapi tidak mengungkapkan negara-negara yang terlibat.

Pengusaha AS dan Vietnam Kompak Minta Trump Tunda Tarif 46% untuk Vietnam

Pengusaha AS dan Vietnam Kompak Minta Trump Tunda Tarif 46% untuk Vietnam

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha Amerika Serikat (AS) dan Vietnam telah meminta Presiden AS Donald Trump untuk menunda penerapan tarif 46% terhadap barang-barang Vietnam, lantaran dinilai sangat tinggi serta merugikan mereka dan hubungan komersial bilateral.

Kamar Dagang dan Industri Vietnam serta Kamar Dagang AS di Hanoi menyampaikan kekhawatirannya dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

“Tarif yang lebih rendah untuk produk yang masuk ke Vietnam dan untuk produk yang sampai ke konsumen Amerika adalah hal yang akan membantu perusahaan AS, ekonomi, dan konsumen,” kata AmCham dan VCCI dalam sebuah pernyataan, dikutip Senin (7/4/2025).

Tarif Trump 32%, Menko Airlangga: RI Harus Tingkatkan Perdagangan di Luar AS

Tarif Trump 32%, Menko Airlangga: RI Harus Tingkatkan Perdagangan di Luar AS

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia harus meningkatkan perdagangan di negara luar AS, menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif bea masuk 32% atas barang impor dari Indonesia.

Airlangga menjelaskan, AS ‘hanya’ berkontribusi ke 13% ke perdagangan global. Oleh sebab itu, kenaikan pengenaan tarif di AS harus menjadi pendorong meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain.

"Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika, 13% itu AS. Kita harus meningkatkan yang 83% itu," ujar Airlangga seperti yang disimak Bisnis melalui Zoom dalam paparannya di acara Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terkait tarif timbal balik Trump, Senin (7/4/2025).

Penjualan Wine Italia ke AS Makin Suram Buntut Kebijakan Tarif Trump

Penjualan Wine Italia ke AS Makin Suram Buntut Kebijakan Tarif Trump

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha mengungkapkan prospek penjualan wine Italia ke Amerika Serikat (AS) semakin suram imbas penerapan tarif impor atau tarif resiprokal 20% kepada Uni Eropa (UE).

Dengan kata lain, penjualan Prosecco, Brunello di Montalcino, dan anggur Italia lainnya terancam.

Produsen Italia dan importir AS mengatakan bahwa kebijakan resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump bisa memukul bisnis mereka.

Padahal, Italia mengekspor lebih banyak wine ke AS daripada negara lain mana pun. Tahun lalu, negara itu menjual anggur, minuman beralkohol, dan cuka senilai 2 miliar euro ke pasar AS.

Kapan Perdagangan Saham Mulai? Cek Jadwal Bursa Buka Setelah Lebaran 2025

Kapan Perdagangan Saham Mulai? Cek Jadwal Bursa Buka Setelah Lebaran 2025

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan saham di bursa buka setelah periode libur Lebaran 2025 atau Idulfitri 1446 Hijriah.

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih libur sehubungan dengan periode libur Lebaran 2025. 

Sebagaimana diketahui, perdagangan saham telah libur sejak Jumat (28/3/2025) sehubungan dengan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947.

Kemudian, aktivitas perdagangan saham libur sejalan dengan periode  libur Idulfitri 1446 Hijriah pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025.