Perumahan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

Bisnis, JAKARTA — Kinerja ekspor impor Indonesia kompak mengalami kontraksi pada November 2024. Sejumlah faktor menjadi penentu sejumlah penyebab kinerja perdagangan Indonesia melesu menjelang akhir tahun. 

Penyebab kontraksi perdagangan tersebut menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Selasa (17/12/2024). Selain itu, terdapat pula sederet laporan komprehensif lainnya termasuk insentif pemerintah menjelang pengenaan PPN 12%. Berikut selengkapnya.

1.      Faktor Penyebab Ekspor Impor Indonesia Lesu Menjelang Akhir Tahun

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkapkan implementasi perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tak signifikan mendorong penjualan perumahan.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menjelaskan hal itu dikarenakan syarat pemberian PPN DTP hanya berlaku bagi rumah ready stock saja. Di mana, hal itu porsinya hanya sekitar 5% dari penjualan rumah.

“Persyaratan properti yang mendapat PPNDTP hanya untuk yang ready unit. Transaksi seperti itu sangat sedikit, paling hanya 5% [dari total penjualan secara umum],” jelasnya kepada Bisnis, Senin (16/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat sedikitnya terdapat 10 juta keluarga di Indonesia tidak memiliki rumah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengakui jumlah itu cukup besar. Apalagi, berdasarkan data PT PLN (Persero), masih terdapat 26 juta rumah dengan daya listrik 450 VA yang dianggap tidak layak huni.

“Akibatnya, Indonesia menjadi negara ketiga terbesar di dunia dengan praktik BABS [Buang Air Besar Sembarangan]. Hal ini terjadi karena banyak rumah tidak memiliki sanitasi yang memadai,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap Program Strategis Nasional (PSN) sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tengah digodok.

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota. 

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto. 

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen mebel PT Integra Indocabinet Tbk. (WOOD) menggandeng cucu usaha PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) yakni PT Ciputra Cipta Cemerlang untuk menggarap proyek perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Direktur Integra Indocabinet Wang Sutrisno mengatakan perseroan dan Ciputra Cipta Cemerlang telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 6 Desember 2024 untuk mengembangkan kawasan perumahan di Lingkar Timur, Wedoro Klurak, Sidoarjo, Jawa Timur.

"Proyek ini akan menjadi salah satu proyek Perseroan Bersama CTRA dengan konsep perumahan hijau dan modern yang strategis. Secara pasar proyek ini akan mengisi kekosongan pasar kelas menengah yang mencari konsep perumahan modern dengan rentan harga yang relative tidak mahal," kata Wang Sutrisno dalam keterbukaan infromasi, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.  

Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, backlog kepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

Sumber

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa akan tetap menjalankan kebijakan makan bergizi gratis meski mendapat tekanan dari berbagai sisi. Salah satu yang dia terima adalah ancaman turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) jika program andalannya itu berjalan.

Prabowo mengatakan bahwa ada satu pihak yang menertawakan program makan bergizi gratis. Dari sikap sinis itu muncul sebuah ancaman.

“Saya tahu saya diancam, ‘Nanti harga indeks saham akan turun.’ Di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” katanya saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).