Petani

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki proses hapus tagih utang masyarakat segmen UMKM, khususnya 6 juta petani dan nelayan.

Dia menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait proses tersebut saat ini tengah disusun, sekaligus menggarisbawahi bahwa bank pelat merah memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan program terkait.

"Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, kami akan terus mendorong program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip dari keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dinilai tak berdampak signifikan untuk mengatasi masalah struktural pertanian.

Perlu diketahui, skema kredit usaha Alsintan dirancang untuk memudahkan akses petani melalui subsidi bunga, di mana petani cukup membayar bunga 3%, dengan subsidi bunga 8,5% ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun, skema kredit ini dilakukan untuk mewujudkan visi swasembada pangan seperti digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan.

“[RPP] ini dalam proses. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” kata Airlangga di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/11/2024).

Dia menuturkan bahwa kebijakan penghapusbukuan dan penghapustagihan utang petani dan nelayan bertujuan untuk membantu agar masyarakat bisa kembali menerima kredit atau pinjaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap nilai tukar petani (NTP) pada Oktober 2024 naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun, pendorongnya adalah kelapa sawit hingga bawang merah.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa NTP Oktober 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,33% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 120,70.

Amalia menjelaskan bahwa kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik 0,38% menjadi 145,56. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayarkan petani, yakni sebesar 0,04% menjadi 120,54.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus bukukan utang bank 6 juta petani dan nelayan dalam skema kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa utang yang melilit 6 juta petani dan nelayan senilai Rp8,3 triliun itu merupakan utang masa lalu sejak 1998–1999. Adapun, langkah pemutihan dan penghapus bukukan utang petani ini dilakukanuntuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Orang kalau punya utang kan beban, dan itu utang sudah hampir 26 tahun,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan segera mengirimkan surat usulan program pemutihan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemutihan yang menyangkut 6 juta kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya akan menyusun surat usulan pemutihan kredit petani kepada orang nomor satu di Indonesia.

Apalagi, Budi mengungkap bahwa tumpukan utang yang menjerat 6 juta petani dan nelayan lewat program KUT mencapai Rp8,3 triliun.

“Kami akan mengupayakan itu segera [kebijakan pemutihan]. Ini draft-nya, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) buka suara perihal rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang jutaan petani dan nelayan di perbankan.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan bahwa kebijakan hapus tagih untuk nasabah segmen UMKM itu telah ditunggu-tunggu oleh kelompok Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kendari menggarisbawahi potensi moral hazard yang mungkin timbul.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih itu, agar tidak menimbulkan moral hazard," katanya dalam konferensi pers paparan kinerja BRI kuartal III/2024 secara daring, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Presiden Prabowo menghapuskan atau pemutihan utang bank dari enam juta petani dan nelayan bakal berdampak pada perusahaan asuransi kredit dan perusahaan penjaminan.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai sebelum kebijakan tersebut dieksekusi, perlu dicermati lagi utang yang dihapus tersebut apakah hanya kepada kredit macet atau keseluruhan outstanding utang nelayan dan petani.

"Kalau hanya atas kredit macet, lalu bagaimana dengan yang sudah diklaim asuransi kreditnya? Apakah bisa di-recovery dari banknya?" kata Abitani kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong jumlah petani ke depan, termasuk petani milenial. Permintaan terhadap petani dibutuhkan untuk meningkatkan produksi

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang, jika pemerintah melalui program MBG mampu memberi kepastian dari sisi pasar dan harga, salah satunya melalui skema pertanian kontrak atau contract farming, maka akan mendorong petani untuk berekspansi menanam padi.