Pns

BANJARNEGARA, KOMPAS.com - Polisi menangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banjarnegara, Jawa tengah, saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumahnya.

PNS yang sehari-hari bertugas di Pemkab Banjarnngeara tersebut berinisial SG (40), warga Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara.

Kasat Resarkoba AKP Damar Iskandar mengatakan, PNS tersebut ditangkap di rumahnya pada Jumat (4/10/2024) sekitar pukul 02.00 WIB.

"Awalnya kami mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah Purwareja Klampok. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan," kata Damar kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Sugih tanpa bandha,Digdaya tanpa aji,Nglurug tanpa Bala,Menang tanpa Ngasorake(Filosofi Jawa)

BELAKANGAN langit berselimut mendung gelap menyelimuti Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dan badan peradilan di bawahnya.

Salah satu lembaga pemegang kekuasan yudikatif dalam Trias Politica ini harus menghadapi kenyataan bahwa tiga orang hakimnya tersandung skandal suap dan gratifikasi. Kasus itu juga menyeret mantan petinggi MA, yang sudah dua tahun pensiun.

Nilai barang buktinya tidak tanggung-tanggung, hampir Rp 1 triliun. Fakta yang sungguh memilukan bagi seluruh aparatur peradilan di Indonesia.

Salah seorang PNS Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditangkap terkait judi online (judol). Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo mendukung penuh proses hukum pemberantasan judol.

Angga menyebut Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan judi online. Perintah tersebut demi melindungi rakyat.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami mendukung semua proses hukum pemberantasan judi online demi melindungi rakyat," ujar Angga kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Angga juga memperkuat pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid yang meminta jajarannya kooperatif dalam upaya pemberantasan judol. Dia menegaskan tak ada toleransi untuk abdi negara nakal yang bermain-main dengan judol.

“It is the spirit and not the form of law that keeps justice alive.” – Earl Warren (1954)

MAHKAMAH Agung Republik Indonesia (MA) memiliki visi sangat mulia mewujudkan peradilan yang agung. Visi ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen untuk menjamin tegaknya keadilan di seluruh pelosok negeri.

Namun, untuk mencapai visi tersebut, MA dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait struktur kepegawaiannya.

Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lembaga peradilan, terutama di posisi-posisi strategis, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap independensi hakim. Pada gilirannya, terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia.