Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengumumkan rencana pembangunan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pertahanan Nirmiliter sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di sektor pertahanan.

Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strategi Pertahanan Kemenhan Brigjen Mohamad Nafis, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Good Neighbour Policy Arah Kebijakan Umum Pertahanan Indonesia di Era Pemerintahan Prabowo" yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

"Kita tahu pertahanan adalah pertahanan militer dan nirmiliter. Kemudian, ini sudah didiskusikan bahwa Kemenhan secara institusi mempunyai Direktorat Jenderal yang menangani pertahanan militer, tetapi tidak mempunyai Direktorat Jenderal yang menangani pertahanan nirmiliter," jelas Nafis.

Pemaknaan inovasi oleh pemerintah seringkali keliru. Inovasi masih dimaknai sebatas penggunaan teknologi canggih atau kerap disebut digitalisasi. Tidak jarang kita mendengar pemerintah membuat berbagai macam aplikasi untuk pelayanan publik. Tercatat ada 27 ribu aplikasi yang dikelola oleh kurang lebih 500 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D).

Berbagai aplikasi tersebut diakui masih tumpang tindih dan tidak terintegrasi. Aplikasi yang seharusnya menjadi inovasi untuk mempermudah justru mempersulit masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Kondisi ini menjadi indikasi pemerintah hanya berorientasi pada kepentingan ‘proyek’ tanpa memikirkan lebih jauh manfaatnya untuk kepentingan publik.