Resiprokal

Tarif Trump Ditunda, Pemerintah RI Pilih Wait and See

Tarif Trump Ditunda, Pemerintah RI Pilih Wait and See

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump yang menunda penerapan tarif resiprokal ke negara-negara mitra dagangnya termasuk Indonesia selama 90 hari.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menjelaskan keputusan Trump itu merupakan sinyal baik bagi Indonesia. Apalagi, sambungnya, Indonesia sudah menegaskan tidak melakukan retaliasi melainkan negosiasi.

"Kami pasti akan terus memantau perkembangan terbaru terkait hal ini," ujar Dyah Roro dalam Public Forum yang diselenggarakan CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Penundaan Tarif AS Untungkan Posisi Tawar Indonesia

Penundaan Tarif AS Untungkan Posisi Tawar Indonesia

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Penundaaan tarif resiprokal selama 90 hari oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap AS. 

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.

“Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

Ekonomi hingga Ekspor RI Berpotensi Turun Jika Pemerintah Gagal Lobi Trump

Ekonomi hingga Ekspor RI Berpotensi Turun Jika Pemerintah Gagal Lobi Trump

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut laju perekonomian hingga ekspor Indonesia bisa anjlok jika pemerintah gagal menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal 32% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menilai jika Trump tetap mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, maka efek yang terasa adalah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Respons Kebijakan Resiprokal AS: China - Eropa Melawan, India - RI Negosiasi

Respons Kebijakan Resiprokal AS: China - Eropa Melawan, India - RI Negosiasi

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA —  Puluhan negara memberi respons beragam atas kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal dari Amerika Serikat (AS). China dan Eropa menerapkan Retaliasi atau memberikan tarif balasan atas kebijakan Resiprokal Amerika Serikat (AS). Sementara Indonesia hingga India memilih jalur negosiasi.

Dalam pemaparan pada acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan China merespon dengan menetapkan tarif balasan (Retaliasi) sebesar 34% atas semua barang dari Amerika Serikat (AS), yang mulai berlaku pada 10 April 2025.

Hadapi Kebijakan Tarif Trump, ALFI Institute Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

Hadapi Kebijakan Tarif Trump, ALFI Institute Rekomendasikan Ini ke Pemerintah

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - ALFI Institute (Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu.

ALFI menilai, kondisi perekonomian Indonesia yang terus menerus menghadapi beragam tekanan baik dari sisi eksternal maupun internal, kini bertambah dengan adanya tarif dagang 32%.

Melihat hal ini, Chairman ALFI Institute Yukki Nugrahawan Hanafi memprediksi perekonomian tidak akan mudah tahun ini dan dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan PDB nasional.

Atur Strategi Pelaku Industri Hadapi Kebijakan Tarif Trump

Atur Strategi Pelaku Industri Hadapi Kebijakan Tarif Trump

(2 bulan yang lalu)

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan tarif resiprokal atau imbal balik yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam stabilitas sektor manufaktur Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga daya tahan ekonomi dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun bakal memanggil pelaku industri untuk membahas tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump pada hari ini, Senin (7/4/2025).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan wadah bagi pelaku usaha yang ingin memberikan masukan terhadap pemerintah terkait kebijakan AS tersebut.