Skk Migas

Bisnis.com, JAKARTA - SKK Migas mengungkapkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas belum tergarap. Lembaga itu pun meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengoptimalkan potensi minyak dan gas bumi (migas) tersebut.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menuturkan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.Dia mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. Dwi mengatakan, pihaknya telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).Melihat potensi besar itu, SKK Migas mengumpulkan para CEO KKKS untuk melakukan inventarisasi dan potensi percepatan produksi untuk meningkatkan produksi pada akhir pekan lalu.Adapun, para CEO yang hadir seperti SVP Business Development ExxonMobil Justin Murphy, BP President Asia Pacific Kathy Wu, President Director Petrochina Qian Mingyang, dan Direktur Utama Pertamina EP Wisnu Hindadari.Lalu, Operations Deputy Director ENI Muara Bakau Juan Carlos Coral, Direktur Kangean Energi Indonesia Didi Basuki, Direktur Medco E&P Ronald Gunawan, hingga Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Ruby Mulyawan.Dwi meminta para CEO KKKS itu menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal pekan pertama November 2024 ini. Dia menambahkan bahwa sudah banyak kemudahan dan insentif dari pemerintah agar proyek migas menjadi ekonomis."Jika dulu ada istilah proyek tidak ekonomi, maka sekarang sudah berubah yaitu proyek hulu migas dijamin ekonomis, dengan pemerintah memberikan keleluasaan KKKS untuk mengajukannya agar menjadi ekonomis. Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS," kata Dwi melalui keterangan resmi dikutip pada Selasa (5/11).Dwi pun mengatakan, jika aset yang dimiliki tidak produktif karena KKKS tidak melaksanakan WP&B, maka SKK Migas akan mengevaluasi atau bahkan mengganti manajemen KKKS yang bersangkutan. "Jangan ada potensi cadangan yang tidak dikembangkan, tidak boleh negara menjadi tersandera," ucap Dwi.Sementara itu, Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian WK Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi. Dia menjelaskan Kepmen ini memberikan tugas dan kewenangan bagi SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan inventarisasi atas bagian WK yang tidak diusahakan untuk percepatan produksi berdasarkan tiga kriteria.Pertama, lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan (idle field). Kedua, PoD selain PoD I yang tidak dikerjakan dalam 2 tahun berturut-turut (stranded PoD/PoD mangkrak). Ketiga, struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status temuan (discovery) selama 3 tahun berturut-turut (undeveloped discovery).Benny menyampaikan timeline untuk mendukung langkah implementasi dari upaya inventarisasi dan percepatan produksi. Untuk itu, dia meminta semua KKKS yang memiliki WK yang terdampak Kepmen 110 Tahun 2024 untuk mengisi form dengan empat pilihan."Yaitu pertama, tetap dikerjakan oleh kontraktor KKS bersangkutan dan dapat mengajukan insentif. Kedua, dikerjasamakan dengan badan usaha. Tiga, dikerjakan dengan mekanisme KSO, dan pilihan keempat, dikembalikan kepada negara," katanya.

Bisnis.com, ABU DHABI—Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan peluang investasi atau farm in untuk 12 blok minyak dan gas (migas) domestik potensial kepada investor global. 

Kali ini, penawaran itu disampaikan SKK Migas saat membuka Paviliun Indonesia dalam gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Senin (4/11/2024). Rencananya pameran industri migas terbesar di dunia itu bakal dibuka sampai Kamis (7/11/2024). 

Bisnis, JAKARTA — Belum genap dua minggu Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat, namun sudah membuat gebrakan pertamanya dalam melaksanakan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat. 

Program ini menjadi bagian dari program pembangunan 3 juta rumah per tahun Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan Menteri Ara menjadi salah satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Minggu (3/11/2024). Berikut selengkapnya

1. Gebrakan Pertama Menteri Maruarar Bangun Rumah Gratis Kolaborasi Swasta

Bisnis.com, JAKARTA - SKK Migas mengingatkan urgensi pengesahan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) demi meningkatkan eksplorasi.Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menuturkan, menggantungnya proses revisi aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Menurutnya, industri hulu migas memerlukan UU Migas yang baru lantaran keadaan saat ini sudah berbeda dari 2001."Kita harapkan undang-undang migas ini nanti di era yang baru ini, segera [rampung revisinya] lah ya karena kebutuhan untuk kepastian hukum dan fiskal," kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).Dia berpendapat revisi UU Migas akan menciptakan kepastian hukum bagi investor. Dengan begitu, investor tertarik menanamkan modalnya untuk eksplorasi temuan-temuan migas di Indonesia."Nah, jadi memang PR ke depan itu adalah bagaimana membuat eksplorasi ini beneran masif gitu. Masif itu dari investor. Nah, sekarang supaya investor tertarik, tertarik kita harus memperbaiki iklim investasi," imbuh Benny.Selain itu, dia juga mengatakan revisi UU Migas diharapkan menjadi payung hukum demi memberikan bagi hasil yang lebih besar kepada kontraktor. Benny mengatakan, bagi hasil harus memberikan porsi yang lebih kecil untuk negara.Pasalnya, negara masih bisa mendapatkan keuntungan dari pajak. Menurut Benny, urgensi negara saat ini adalah ketahanan energi nasional."Jadi ke depan, spirit daripada UU Migas itu kita harapkan seperti itu, supaya nanti mendorong eksplorasi ke depan ini bisa lebih masif," ucap Benny.Sebelumnya, Benny mengatakan, revisi RUU Migas juga merupakan dasar hukum baru dan menjadi strategi utama mengubah perspektif industri migas nasional pada masa mendatang.Utamanya, menyangkut pengembangan industri yang diiringi tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi. Namun, masih banyak tantangan lainnya yang baru bisa diselesaikan dengan adanya UU Migas yang baru."Urusannya nonteknis. Mau tidak mau lewat UU Migas, ada terobosan fiskal yang harus melalui payung hukum UU Migas," ujar Benny dalam keterangan resminya, dikutip Senin (16/9/2024) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - SKK Migas bakal kembali mengumpulkan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk membahas proyeksi lifting minyak pada Jumat (1/11/2024).Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan KKKS non-Pertamina. Pasalnya, khusus KKKS dari Pertamina sudah dikumpulkan sebelumnya pada 16 Oktober 2024 lalu."Iya kemarin sama Pertamina, besok sama yang non-Pertamina. Besok sama non-Pertamina semua," ucap Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).Benny menjelaskan pertemuan hari ini dirancang untuk mendiskusikan hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut, saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.Dia pun mengatakan bahwa SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut."Kita tahu mostly nggak ekonomis. Nanti kita ingin bantu seberapa jauh ketidakekonomiannya, apakah ada masalah-masalah lain, apakah memang volumenya terlalu kecil, itu kami sedang mapping," jelas Benny.Dia mengingatkan jika lapangan migas itu tetap tidak dikerjakan, maka harus dikembalikan ke negara. Namun, Benny tak ingin hal itu terjadi. Dia berharap para CEO KKKS tetap mengembangkan lapangan migas."Kalau yang lapangan itu ya kerjakan karena sudah ditemukan. Kalau nggak ekonomis, kami bantu berapa tambahan split yang diperlukan," katanya.Benny menekankan bahwa pemerintah akan membantu KKKS jika menemukan kendala. Pasalnya, lapangan yang ditemukan harus berproduksi."Kami lagi inventarisasi karena itu kalau bisa dijalankan, bisa membantu dalam jangka pendek meningkatkan produksi," ujarnya.Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengumpulkan para CEO KKKS di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Dwi mengingatkan agar KKKS untuk getol menggenjot lifting minyak. Apalagi, pemerintah sebelumnya menitipkan pesan agar lifting minyak tak turun seliter pun.Oleh karena itu, Dwi meminta seluruh pimpinan KKKS memiliki sense of crisis dan sense of urgency terkait situasi lifting minyak yang masih belum mencapai target. Dia menekankan bahwa peningkatan lifting migas bisa terlaksana jika semua kegiatan-kegiatan utama yang berkontribusi dalam menambah produksi bisa dijalankan.  "Jika hingga sekarang ini pencapaian kegiatan pemboran sumur pengembangan, workover dan well service masih dibawah target, maka akan sulit untuk bisa meningkatkan produksi minyak dan gas”, ujar Dwi melalui keterangan resmi dikutip Rabu (23/10/2024).Di sisi lain, Dwi pun memberikan apresiasi kepada KKKS yang hingga September 2024 telah menyelesaikan kegiatan sumur pengembangan, workover dan well service dengan jumlah lebih banyak dibandingkan capaian yang sama tahun lalu.Lebih terperinci, kegiatan pemboran sumur pengembangan secara year-on-year (yoy) mencapai 109%, workover 120% dan well service 110%.  Dwi lantas minta agar di sisa tahun ini kecepatan penyelesaian kegiatan ditingkatkan. Hal ini agar semua sumber daya yang ada dapat dioptimalkan. Dengan begitu, produksi minyak dan gas bisa meningkat demi mencapai target lifting yang telah ditetapkan.Berdasarkan data SKK Migas, hingga September 2024, kegiatan pemboran sumur pengembangan sudah mencapai 634 sumur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 583 sumur.  Adapun, untuk kegiatan work over telah diselesaikan 765 sumur. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 635 sumur.Sementara itu, untuk well service hingga September 2024 sudah diselesaikan 27.868 kegiatan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 25.406 kegiatan.

Bisnis, JAKARTA— Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga banyaknya perusahaan yang mengambil langkah penutupan pabrik membuat industri tekstil di Tanah Air kian terseok-seok. Pelaku usaha pun menjadi waswas dengan kebijakan yang akan diambil pemerintahan Prabowo Subianto.

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri. Sebagai contoh, aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional. Simak ulasan singkat Top 5 News berikut ini.