Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam paparannya di acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak sudah tumbuh positif pada Maret 2025, akhiri tren negatif dua bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau kita lihat pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around yang tadinya growth-nya -13% di Januari, Februari -4%, ini sekarang sudah positif 9,1% turning around. Itu kelihatan sudah mulai baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa rencana tarif Amerika Serikat dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3%—0,5%. 

Melansir dari Reuters, Kamis (10/4/2025), Sri Mulyani menuturkan dengan adanya jeda 90 hari untuk menerapkan pungutan tersebut memberikan waktu untuk mendiskusikan solusi-solusi. 

Bendahara Negara tersebut mengatakan bahwa Indonesia menyambut baik jeda 90 hari ini karena memberikan kesempatan untuk memitigasi atau menghindari risiko negatif dari tarif-tarif tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Bisnis.com, JAKARTA — Utusan pemerintah Indonesia akan bertandang ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi soal tarif Trump. Adanya penundaan tarif impor selama 90 hari memberi waktu lebih bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk bernegosiasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor.

Menurutnya, Indonesia masih menunggu waktu yang diberikan oleh pihak AS.

"Indonesia sudah berkirim surat dengan USTR [United States Trade Representative atau Kantor Perwakilan Dagang AS], Secretary Commerce [Howard Lutnick], dan Secretary Treasury [Scott Bessent] dan selanjutnya menunggu jadwal yang diberikan oleh masing masing kementerian," ujar Airlangga kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Padahal, biasanya Sri Mulyani baru mengungkap data fiskal seperti itu dalam konferensi pers APBN KiTa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin menegosiasikan tarif 32% yang dikenakan Presiden AS Donald Trump atas produk asal Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir siap memfasilitasi negosiasi tersebut.

Komitmen Kamala itu disampaikan ketika menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (8/4/2025).

”Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Kamala, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas langkah-langkah antisipasi dari dampak negatif penerapan tarif timbal balik Presiden AS Donald Trump.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meyakini kebijakan Trump yang mengenakan tarif bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia akan memiliki efek luas terutama ke neraca perdagangan dan kinerja sektor manufaktur dalam negeri.

Oleh sebab itu, Fauzi menyatakan Komisi XI DPR akan terus mencermati perkembangan terkait isu tersebut termasuk lewat mendengar penjelasan langsung para pemegang kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pakar meyakini rencana pemerintah memberikan diskon tarif PPh impor dan bea masuk untuk produk asal AS tidak akan berdampak negatif ke penerimaan negara.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menjelaskan selama ini penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang (PPh impor) tidak terlalu signifikan. Data Januari 2025, PPh impor berkontribusi Rp6,09 triliun atau setara 6,85% dari total penerimaan pajak yaitu Rp88,89 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.

“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (9//4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit senilai Rp104,2 triliun sampai dengan akhir Maret 2025.

Dalam paparannya saat Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menunjukkan bahwa defisit postur APBN 2025 tersebut mencapai 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tiga bulan pertama tahun ini. 

Angka tersebut tercatat masih di bawah dari target awal, di mana APBN dirancang defisit senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan melakukan deregulasi sejumlah peraturan guna mengakselerasi ekspor-impor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga berencana menghapus kuota impor dan peraturan teknis (pertek). 

Prabowo, kata Sri Mulyani, melihat penghapusan kuota impor tidak akan berdampak pada penerimaan negara. Penghapusan akan meringankan perusahaan dalam melakukan ekspor.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 15 Tahun 2025, akan memangkas waktu pemeriksaan pajak dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Regulasi tersebut juga membuat transfer pricing menjadi lebih cepat dari semula maksimum 24 bulan menjadi 10 bulan. Pemerintah juga berencana untuk menghapus kuota impor. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

"Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia," katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan siap memberikan diskon tarif PPh impor hingga bea masuk produk-produk asal AS.

Langkah tersebut merupakan respons pemerintah atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang menetapkan tarif sebesar 32% untuk produk-produk asal Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak ingin mengambil langkah retaliasi, melainkan negosiasi.

Sri Mulyani menjelaskan, setidaknya ada lima langkah kebijakan fiskal yang bisa diambil pemerintah untuk menegosiasikan hingga meredam efek negatif dari tarif Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi disrupsi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan strategi frontloading APBN 2025. 

Untuk diketahui, frontloading merujuk pada strategi pembiayaan APBN khususnya dengan penerbitan surat utang pemerintah dalam porsi yang signifikan di awal-awal tahun fiskal. 

Pada 2025 ini, Sri Mulyani mencatat bahwa frontloading telah dilakukan untuk mengantisipasi berbagai disrupsi global yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump. Benar saja, pada 1 April lalu Trump mengumumkan kebijakan tarif impor dan Indonesia diganjar tarif 32%. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada para investor dan ekonom bahwa APBN akan dikelola dengan baik dan hati-hati meskipun belanja untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto menyerap anggaran besar.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Dia menyebut Prabowo berpesan agar pengelolaan keuangan negara tetap dijaga di tengah banyaknya program pemerintah yang harus didanai.

"Itu semuanya [program anggaran jumbo Presiden] dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, itu sudah dianggarkan di dalam APBN," tuturnya di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali alasan ditundanya rilis data kinerja APBN pada Januari 2025 dalam konfensi pers APBN KiTa. Dia sempat menyebut implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax turut memengaruhi hal tersebut. 

Pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyebut media hingga pelaku usaha sempat menyoroti konferensi pers APBN KiTa Februari 2025 yang sempat ditunda. Konferensi pers itu untuk merilis data kinerja APBN yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai dan lain-lain untuk Januari 2025 atau awal tahun. 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tetap terjaga meski terdapat inisiatif-inisiatif baru, termasuk pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara.

Ia memandang semua inisiatif tersebut sudah diperhitungkan dengan matang dalam blok APBN yang ada. Tidak perlu khawatir akan dampaknya terhadap keseimbangan fiskal negara.

"Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol—tidak jebol. Danantara, termasuk penggunaan dividen, itu sudah kami penghitungkan. Jadi, kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor of confidence," kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sejumlah peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia akibat gejolak ekonomi dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Sri Mulyani memaparkan, kebijakan tarif Trump memunculkan peluang terjadinya pengalihan perdagangan atau trade diversion. Dia menuturkan, Indonesia memiliki peluang menjadi tujuan ekspor atau investasi alternatif di tengah kondisi ketidakpastian akibat tarif Trump.

Dia menyampaikan, saat ini nilai perdagangan dunia — termasuk Amerika Serikat dan China — hanya mencakup sekitar 25% dari total perdagangan global. Menteri Sri mencontohkan, Indonesia memiliki peluang mengambil alih porsi ekspor dari negara-negara yang dikenakan tarif lebih besar seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan China.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta sejumlah menteri bidang ekonomi lain melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Senin (7/4/2025). Hal tersebut dibagikan Sri Mulyani pada unggahannya di akun Instagram pribadinya @smindrawati.

"Senin siang-sore ini rapat di lstana Merdeka bersama Presiden @prabowo membahas perkembangan terkini dan strategi perkuatan ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama menjaga masyarakat dan memperkuat resiliensi Indonesia dari gejolak dan persaingan global," kata Sri Mulyani pada caption unggahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN mengikuti rapat seputar strategi penguatan ekonomi Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini, Senin (7/4/2025).

Hal tersebut terungkap dalam unggahan media sosial milik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tampak Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi, serta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon LP Napitupulu.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Timnya ini kan total football ya. Jadi, semuanya, tapi lead-nya [pemimpinnya] kan Pak Menko dan juga terutama Menlu. Jadi Menlu, Menko, dan juga Menteri Keuangan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).