Sri Mulyani

Sri Mulyani Hitung Dampak Perubahan Skema Subsidi BBM Cs ke Inflasi  Daya Beli

Sri Mulyani Hitung Dampak Perubahan Skema Subsidi BBM Cs ke Inflasi Daya Beli

()

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal melakukan uji coba untuk mengukur dampak ekonomi dari perombakan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, LPG hingga pupuk.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai melakukan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/11/2024) kemarin. 

Sri Mulyani menegaskan bahwa subsidi harus dikelola dengan baik agar tepat sasaran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Selasa (5/11/2024).

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pencadangan Piutang Tak Tertagih, Termasuk untuk Bank Umum

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pencadangan Piutang Tak Tertagih, Termasuk untuk Bank Umum

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Beleid tersebut salah satunya memuat terkait ketentuan soal diperbolehkannya wajib pajak mengurangi pembentukan cadangan piutang tak tertagih. 

Adapun, wajib pajak yang dimaksud di antaranya dapat mencakup wajib pajak usaha bank yang meliputi bank umum dan bank perekonomian rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Misbakhun-Sri Mulyani Siap Bersinergi

Misbakhun-Sri Mulyani Siap Bersinergi

()

Mukhamad Misbakhun mendapat ucapan selamat dari Menkeu Sri Mulyani usai resmi menjadi Ketua Komisi XI DPR RI. Misbakhun dan Sri Mulyani berbalas kata siap bersinergi.

"Selamat atas terpilihnya Pak Misbakhun sebagai Ketua Komisi XI DPR. Semoga terus terjalin kerja sama yang baik dengan Kemenkeu ya Pak. Salam," demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani melalui pesan WA kepada Misbakhun pada Jumat, 2 November 2024 seperti dilihat wartawan pada Selasa (5/11/2024).

Komisi XI DPR membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Salah satu stakeholder di pemerintahan adalah Menteri Keuangan. Misbakhun pun membalas pesan Sri Mulyani lima menit kemudian.

Sri Mulyani Terbitkan PMK Perpajakan Sapu Jagat, Batalkan 42 Aturan

Sri Mulyani Terbitkan PMK Perpajakan Sapu Jagat, Batalkan 42 Aturan

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani PMK Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bersifat sapu jagat karena membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, total ada 484 pasal dalam PMK 81/2024 ini.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Bahas Embrio Superholding BUMN, Erick Thohir Bakal Temui Sri Mulyani

Bahas Embrio Superholding BUMN, Erick Thohir Bakal Temui Sri Mulyani

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di bawah komando Sri Mulyani, untuk membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, embrio superholding BUMN.

Erick menjelaskan pihaknya akan duduk bersama Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian mendalam hubungan lembaga oleh Kemenkeu terkait dengan BPI Danantara ini.

"Karena memang kan seluruh aset ini bukan di kami [BUMN]. Pemilik aset semua ada di Kemenkeu, kami cuma mengelola," ucap Erick dalam Rapat Kerja dengan DPR, Senin (4/11/2024).

PPN Jadi 12%: Ngotot Diterapkan Jokowi, Dipikirkan Ulang Prabowo

PPN Jadi 12%: Ngotot Diterapkan Jokowi, Dipikirkan Ulang Prabowo

()

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak masih mempertimbangkan penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi selalu ngotot akan tetap menerapkan kenaikan tarif pajak tersebut.

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 sendiri sudah menjadi amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Usai hasil Pilpres 2024 mulai terlihat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan amat UU HPP tersebut akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo.

Airlangga: Keputusan PPN Naik ke 12% Belum Final, Akan Dibahas dengan Sri Mulyani

Airlangga: Keputusan PPN Naik ke 12% Belum Final, Akan Dibahas dengan Sri Mulyani

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Airlangga mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Komisi XI Tinjau Ulang 9 Usulan Undang-Undang dalam Draf Prolegnas 2025-2029

Komisi XI Tinjau Ulang 9 Usulan Undang-Undang dalam Draf Prolegnas 2025-2029

()

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan kembali membahas usulan sembilan Rancangan Undang-Undang yang masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029. Beberapa rancangan yang membutuhkan kepastian penyusunan seperti RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (28/10/2024), Komisi XI diketahui mengusulkan sembilan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2025—2029.

Kendati demikian, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan bahwa sembilan RUU tersebut merupakan usulan dari Komisi XI periode sebelumnya.

Veronica Tan-Sri Mulyani Selfie Berlatar Lukisan Jenderal Soesilo Sudarman

Veronica Tan-Sri Mulyani Selfie Berlatar Lukisan Jenderal Soesilo Sudarman

()

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengunggah foto bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan saat berada di Akademi Militer Magelang usai tiga hari mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Keduanya berfoto dengan latar lukisan Jenderal Soesilo Sudarman.

"Siang tadi, saya bersama mbak @veronicatan_official berfoto di depan lukisan Jenderal Soesilo Sudarman di Akademi Militer Magelang sebelum kami pulang ke Jakarta," tulis Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, Minggu (27/10/2024).

Cerita Sri Mulyani Sempat Ngos-ngosan Hiking Lembah Tidar, AHY Cuma 20 Menit

Cerita Sri Mulyani Sempat Ngos-ngosan Hiking Lembah Tidar, AHY Cuma 20 Menit

()

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menceritakan pengalamannya ‘hiking’ ke puncak Lembah Tidar di sela kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dia mengaku mendaki bersama beberapa menteri dan wakil menteri (wamen) yang siap secara fisik dan berminat.

Pengalaman itu diunggah Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya dilihat, Minggu (27/10/2024). Tampak sejumlah foto dirinya dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya saat mendaki ke puncak Tidar.

"Apa acara minggu pagimu? Minggu pagi matahari kuning merekah indah. Hari terakhir retreat Kabinet Merah Putih dimulai olah raga latihan peregangan jam 05.00. Para Menteri yang siap secara fisik dan berminat, diajak exercise lebih berat yaitu naik Gunung (Bukit) Tidar di belakang Akademi Militer," tulis Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya.