Sri Mulyani

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran para menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto resmi mengeluarkan sederet insentif sebagai stimulus ekonomi 2025. 

Menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hadir untuk menjaga daya beli masyarakat. 

“APBN menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan dan stimulus ekonomi, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan senilai total Rp827 triliun pada 2025, dengan insentif PPN mencapai Rp265,6 triliun untuk kompensasi kenaikan tarif PPN jadi 12%. Rupanya, kelas menengah menjadi penikmat terbanyak insentif itu.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, Senin (16/12/2024) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan pada 2025, yang terdiri dari bantuan sosial total Rp129 triliun (mencakup PKH, sembako, PIP, PBI JKN/BPJS Kesehatan), Kredit Usaha Rakyat atau KUR Rp38 triliun, serta subsidi dan kompensasi energi Rp394 triliun (mencakup BBM, listrik, LPG).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan harga jual eceran atau HJE rokok konvensional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu akan berdampak kepada pabrikan rokok Sampoerna (HMSP), Marlboro, Djarum, hingga Gudang Garam (GGRM).

Kenaikkan harga jual tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

“Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulisnya, dikutip pada Jumat (13/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat sedang menanti keputusan aturan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025.

Bisnis pun merangkum perkembangan yang terjadi terkait dengan rencana PPN 12% pada beberapa hari terakhir. Simak ringkasannya

Pada Jumat (6/12/2024), Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan untuk barang/jasa yang berkategori mewah.

Keputusan ini, kata Prabowo, usai dirinya menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan harga jual eceran atau HJE rokok konvensional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. 

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Kebijakan ini akan berdampak kepada pabrikan rokok Sampoerna, Marlboro, Djarum, hingga Gudang Garam Cs. 

“Untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin, dan optimalisasi penerimaan negara,” tulisnya, dikutip pada Jumat (13/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong optimalisasi Indonesia Nasional Single Window/INSW yang salah satu tujuannya menekan ICOR ke target angka 4.

INSW yang merupakan sistem penanganan dokumen terkait ekspor impor, akan membuat proses perdagangan internasional menjadi sangat mudah, efektif dan efisien.  

Sri Mulyani menyebutkan perbaikan sistem, integrasi dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pelayanan, dapat mengurangi biaya dan waktu serta memberikan kepastian ekspor impor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).  

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar konferensi pers mengenai kondisi APBN terkini pada Rabu (11/12/2024). Sejumlah aspek penting telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan para Wakil Menteri Keuangan.

Berikut sejumlah poin penting kondisi terkini APBN Indonesia dalam Konferensi Pers APBN Kita yang dirangkum Bisnis

Hingga akhir November 2024 defisit APBN tercatat senilai Rp401,8 triliun atau masih di bawah rencana tahun ini yang mencapai Rp522,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja defisit tersebut menjelaskan 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih lebih rendah dari target 2,29%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ketentuan PPN 12% yang direncanakan untuk barang mewah, paling lambat akan terbit pada pekan depan.

“Semoga paling lambat minggu depan kalau bisa minggu-minggu ini,” ujarnya usai konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Sri Mulyani menyampaikan barang-barang yang tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap akan dipertahankan.

Barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana, dan rusunami, pemakaian listrik, dan air minum akan bebas PPN.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan dampak negatif terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke pasar keuangan Indonesia. Trump sendiri akan diambil sumpahnya sebagai Presiden AS pada Januari mendatang.

Sri Mulyani meyakini Trump akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak jauh beda seperti periode pertamanya ketika menjadi presiden Amerika Serikat (AS) pada 2017—2021. Hanya saja, dia meyakini arah kebijakan Trump pada periode keduanya akan lebih akseleratif.

"Biasanya dari sisi APBN-nya, di satu sisi populis dalam hal memotong pajak korporasi tapi juga akan memotong banyak sekali benefit yang dinikmati oleh masyarakat sehingga dari sisi fiskal balance-nya juga masih remain to be seen [masih harus dilihat]," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku bahwa dirinya sempat mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memperjuangkan anggaran untuk pengadaan pipa gas di Indonesia.

Pada akhirnya, Sri Mulyani menyetujui anggaran itu.

"Alhamdulillah kemarin kita sudah berjuang kepada Menteri Keuangan yang berhitungnya minta ampun," kata Bahlil dalam paparannya di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/12/2024)

Bahlil mengaku sempat mendesak Sri Mulyani dengan sindiran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan dirinya kerap diam dan tidak merespons pertanyaan media massa usai kembali menjadi menteri keuangan pada pemerintah baru era Prabowo Subianto.

Sebagaimana pantauan Bisnis, Sri Mulyani kerap tidak menjawab pertanyaan wartawan sekalipun soal kebijakan pemerintahan baru. Dirinya juga memilih bungkam setiap ditanya terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang rencananya mulai pada 1 Januari 2025.

Dirinya beralasan bahwa pihaknya tengah sibuk mengurus anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) baru, sehingga memilih untuk diam.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN hingga akhir November 2024 mencatatkan defisit senilai Rp401,8 triliun atau masih di bawah rencana tahun ini yang mencapai Rp522,8 triliun.

Sri Mulyani memaparkan bahwa kinerja defisit tersebut menjelaskan 1,81% terhadap produk domestik bruto (PDB), masih lebih rendah dari target 2,29%.

Di sisi lain, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan APBN 2024 sebesar 76,8% dari rencana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah resmi memulai tahun anggaran APBN 2025. Dalam APBN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, belanja negara naik 8,9% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau sebesar Rp3.621,3 triliun, sementara target pendapatan negara Rp3.000 triliun. 

Pada Selasa (10/12/2024), Presiden Prabowo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hal itu menandakan dimulainya siklus APBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar kelompok masyarakat tergolong mampu dan menikmati hasil pembangunan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. 

Sri Mulyani menyampaikan bahwa permintaannya itu dilakukan guna mewujudkan penerimaan negara dengan berkeadilan. Berkeadilan yang dimaksud olehnya yakni kelompok yang tidak mampu dibantu oleh negara dengan bantuan sosial (bansos), bantuan pendidikan dan kesehatan, subsidi serta fasilitas pembebasan pajak.

Bantuan itu, terangnya, dibiayai oleh APBN yang berasal salah satunya dari pajak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah mencapai Rp 15 triliun dalam APBN tahun 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

"(Anggaran untuk) terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun," kata Sri Mulyani, Selasa.

Ia menuturkan, pembangunan lumbung pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mematok anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check up) gratis dalam APBN 2025 mencapai Rp 3,2 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan mengingat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Tak hanya itu, sejumlah program prioritas lain turut dianggarkan dalam APBN tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus potensi terjadinya pengemplangan dan penghindaran pajak (tax evasion and tax avoidance) yang difasilitasi oleh praktik perpajakan global. 

Dalam paparannya, Sri Mulyani menyebut pemerintah RI turut mewaspadai suasana persaingan dunia terkait dengan perpajakan global. Dia menyebut pemerintah menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi (base erosion) akibat praktik global. 

"Kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 akan mencapai 5,01% secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi kuartal III/2024 yang sebesar 4,95%, tetapi lebih rendah dari kuartal IV/2023 yang mencapai 5,04%.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa sepanjang 2022 hingga 2024, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 5% meski dihadapkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi global, terjadinya perang dagang, dan proteksionisme serta konflik geopoitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyebut tengah berkoordinasi bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Bappenas mengenai usulan penambahan anggaran.

Dalam usulan itu, Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana legislatif hingga yudikatif. 

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” kata Basuki saat ditemui di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 berencana untuk menarik pinjaman luar negeri yang lebih besar 219% dari 2024, untuk membiayai program Presiden Prabowo Subianto yang telah tercantum dalam APBN.

Tercatat dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2025, pembiayaan utang direncanakan sejumlah Rp775,87 triliun.

Angka pinjaman luar negeri 2025 tersebut tercatat lebih besar Rp127,78 triliun atau naik 16,72% dari target 2024 yang senilai Rp648,08 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengaku tak masalah dengan wacana pemotongan anggaran dinas pejabat sebesar 50 persen.

Menurut dia, wacana tersebut merupakan pengingat bagi pejabat publik agar betul-betul memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Jadi intinya kan memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Oleh karena itu efektivitas efisiensi harus terus ditingkatkan. Ya, harus (pemotongan) lah, karena memang harus begitu," kata Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/12/2024).