Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Akan Pajaki Shadow Economy, Minta Bantuan Menko Polhukam Budi Gunawan

Sri Mulyani Akan Pajaki Shadow Economy, Minta Bantuan Menko Polhukam Budi Gunawan

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan memajaki aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy.

Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga jenis aktivitas shadow economy. Pertama, ekonomi bawah tanah yang bertujuan untuk menghindari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti lewat transfer pricing hingga underreporting.

Kedua, aktivitas ekonomi ilegal seperti judi online. Terkait ekonomi ilegal, Sri Mulyani menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan.

Sri Mulyani jadi Kunci Kepercayaan Investor Asing Tanam Modal di RI, Benarkah?

Sri Mulyani jadi Kunci Kepercayaan Investor Asing Tanam Modal di RI, Benarkah?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjadi menteri keuangan disebut-sebut sebagai sosok kunci yang membuat investor asing percaya akan pasar keuangan di Indonesia. 

Tanpa Sri Mulyani di pemerintahan, investor asing dikabarkan turut was-was akan kondisi pasar keuangan Indonesia. 

Layaknya saat jelang pelantikan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif usai Sri Mulyani menghadap ke Kertangera memenuhi panggilan Prabowo untuk kembali menjadi bendaharanya. 

Respons Bos Garuda (GIAA) soal Dampak Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perdin Pejabat

Respons Bos Garuda (GIAA) soal Dampak Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perdin Pejabat

()

Bisnis.com, JAKARTA - Bos maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) membeberkan dampak kebijakan Kementerian Keuangan Sri Mulyani membatasi anggaran perjalanan dinas pejabat kementerian/lembaga. 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku kebijakan tersebut belum memberikan dampak bagi kinerja GIAA meski pemesanan tiket dari korporasi termasuk salah satu yang banyak dilakukan. 

“Belum berdampak [kebijakan ke kinerja GIAA],” kata Irfan kepada wartawan, Senin (11/11/2024). 

Irfan mengatakan saat ini masih ada saja yang melakukan perjalanan bisnis. Menurutnya lebih memungkinkan mengurangi rapat yang tidak perlu dibandingkan mengurangi perjalanan bisnis. 

Reformasi LPDP, Sri Mulyani Konsultasi dengan McKinsey Indonesia

Reformasi LPDP, Sri Mulyani Konsultasi dengan McKinsey Indonesia

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memulai reformasi lembaga di bawah instansinya, yakni LPDP, untuk mengembangkan institusi yang telah memberikan beasiswa kepada hampir 50.000 awardee.   

Sri Mulyani membagikan kegiatannya tersebut bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat bertemu dengan tim McKinsey Indonesia untuk membahas LPDP di kantor Kementerian Keuangan, Senin (11/11/2024). 

“Kami berdiskusi mengenai reformasi tata kelola dari @lpdp.ri yang merupakan salah satu institusi penting penggerak pendidikan dan penelitian Indonesia,” ujarnya dalam unggahan Instagram @smindrawati, dikutip pada Selasa (12/11/2024). 

Bahlil Sebut Tak Tepat Sasaran, Sri Mulyani sudah Kucurkan Rp139,6 Triliun Subsidi BBM Cs

Bahlil Sebut Tak Tepat Sasaran, Sri Mulyani sudah Kucurkan Rp139,6 Triliun Subsidi BBM Cs

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati telah mengucurkan Rp139,6 triliun untuk subsidi energi per 31 Oktober 2024. 

Sebelumnya, subsidi BBM Cs tersebut menjadi sorotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Anggaran negara itu diklaim justru dinikmati orang kaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, subsidi energi diberlakukan agar harga listrik hingga BBM bisa tetap terkendali agar tidak membebankan masyarakat banyak.