Subsidi BBM

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah akan memperhatikan mitra pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) untuk mendapatkan subsidi BBM.

Dia menekankan bahwa driver ojol masuk ke kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berhak mendapat subsidi BBM. 

"Dia masuk ke UMKM dan tinggal kita akan ngecek mereka. Karena kan mereka kan pelat hitam ya," ujar Bahlil kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan subsidi energi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan subsidi energi terutama untuk BBM dan LPG selalu menjadi dilematis bagi pemerintah karena berkaitan dengan alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Terlebih, anggaran subsidi yang dikucurkan setiap tahunnya juga tidaklah sedikit.

Di sisi lain, kebijakan subsidi energi yang selama ini diberikan pemerintah disebut-sebut cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kendati demikian, pemberian subsidi yang terus-menerus apalagi dengan tren peningkatan konsumsi energi malah berdampak buruk terhadap keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai skema baru penyaluran subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) menjadi opsi yang tepat.

Menurutnya, hal ini karena BBM subsidi, khususnya Pertalite masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

"Pengguna Pertalite adalah 30% masyarakat paling mampu di Indonesia," kata Eddy dalam acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Oleh karena itu, dia mendukung agar pemerintah membuat skema penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran. Eddy mengatakan, skema BLT pun menjadi pilihan tepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025.

Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kuota penjualan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau pertalite sebesar 31,2 juta kiloliter (KL) untuk 2025. Angka ini ditetapkan seiring dengan rencana implementasi skema baru penyaluran BBM subsidi yang berlaku awal tahun depan.

"Untuk jenis bahan bakar khusus penugasan pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta KL," ungkap Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan pihaknya masih ikut mengkaji implementasi skema baru penyaluran subsidi BBM yang ditarget berlaku mulai awal 2025.Dia mengatakan, semua keputusan terkait skema penyaluran subsidi BBM itu bakal diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto."Kan masih kita exercise. Jadi artinya belum diputuskan. Nanti kita memutuskannya langsung dari Bapak Presiden. Kita tunggu saja nanti," kata Erika usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).Oleh karena itu, Erika belum bisa memberikan keterangan lebih detail terkait persiapan penyaluran BBM subsidi tahun depan. Ini khususnya untuk penyaluran BBM subsidi kepada ojek online (ojol)."Masih exercise itu," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dari skema penyaluran BBM subsidi yang bakal diterapkan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi rencananya bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Menurut Yusuf, dari sisi efektivitas penyaluran, skema blending ini membawa dampak karena lebih tepat sasaran. Sebab, BLT akan langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.Sementara subsidi langsung untuk kendaraan berpelat kuning, memastikan sektor transportasi publik dan UMKM tetap dapat beroperasi dengan biaya yang terjangkau."Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis," kata Yusuf kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, dia menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi beban fiskal negara dibandingkan skema subsidi menyeluruh. Pasalnya, pengalihan sebagian subsidi menjadi BLT memungkinkan pemerintah mengontrol pengeluaran dengan lebih baik.Hal ini sekaligus mencegah kebocoran subsidi ke kelompok masyarakat yang tidak berhak.Kendati, skema penyaluran BBM subsidi secara blending tersebut bukan tanpa tantangan. Menurut Yusuf, tantangannya adalah memastikan nilai BLT cukup signifikan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM non-subsidi yang akan dihadapi masyarakat umum.Di samping itu, ada peluang kebijakan ini akan ikut mempengaruhi inflasi secara umum. Hal ini khususnya apabila kelompok usaha yang punya distribusi besar dalam penghitungan inflasi tidak masuk ke dalam komponen yang tetap mendapatkan subsidi BBM."Jadi meskipun disebutkan bahwa subsidi barang atau dalam hal ini asumsinya adalah BBM juga diberikan pada UMKM. namun sekali lagi perubahan harga yang dirasakan oleh kelompok di luar UMKM itu bisa diartikan adanya perubahan pada biaya ataupun beban produksi," jelas Yusuf.Dia menambahkan bahwa ketika biaya produksi naik, maka akan memberikan Efek inflasi secara umum. Hal ini kemudian akan menjadi tantangan tersendiri apalagi dilihat dalam konteks daya beli masyarakat secara luas dan upaya mengejar target inflasi yang ingin dicapai oleh pemerintah.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat energi menilai skema baru penyaluran BBM subsidi yang bakal diimplementasikan mulai awal 2025 tidak akan sepenuhnya efektif.

Pemerintah rencananya bakal menerapkan skema baru penyaluran BBM subsidi berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai subsidi dalam bentuk BLT tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, di sisi lain penyesuaian harga BBM untuk masyarakat umum berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat jaring pengaman dari pemerintah."Dampak penyesuaian harga BBM pada transportasi terkena pada berbagai kelompok pengguna. Malahan yang terkena dampak terbesar adalah kelas menengah bawah pengguna kendaraan umum yang tidak masuk dalam kategori orang miskin," kata Fabby kepada Bisnis, Rabu (11/12/2024).Selain itu, implementasi skema penyaluran BBM subsidi juga bisa memicu inflasi. Sebab, harga BBM bisa naik dan berimbas kepada biaya komoditas.Menurut Fabby, hal tersebut bisa berbuntut pada terpukulnya daya beli seluruh lapisan masyarakat."Jadi BLT untuk kasus subsidi BBM tidak sepenuhnya efektif," ujarnya.Di satu sisi, Fabby setuju dengan subsidi langsung ke barang untuk transportasi umum atau kendaraan pelat kuning. Namun, dia memberikan catatan terkait rencana kebijakan tersebut.Fabby menilai kendaraannya harus terdaftar dan diberikan kuota untuk penggunaan normal demi efektifitas."Saya kira dengan kecanggihan teknologi saat ini, semua bisa dilakukan secara digital dan bisa terpantau," ucapnya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya. Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema baru penyaluran BBM subsidi rampung. Skema baru itu pun bakal diimplementasikan pada 2025.Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM."Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan," kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.Maklum, skema penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat.Skema penyaluran BBM subsidi memang tengah digodok oleh pemerintah. Terbaru, skema yang dipilih adalah kombinasi antara BLT dan subsidi langsung pada barang.Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara. "Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran," kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data," tutur Bhalil.Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum dan UMKM. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih menunggu arahan pemerintah terkait penyaluran subsidi BBM untuk ojek online (ojol) dalam skema penyaluran subsidi baru.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menuturkan, pihaknya bakal mengikuti arahan dari pemerintah terkait penyaluran subsidi BBM untuk ojol. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah itu berperan sebagai pelaksana, sedangkan terkait regulasi berada di tangan pemerintah. 

Simon pun membuka peluang untuk mengintegrasikan aplikasi perusahaan ojol dengan dengan Pertamina. Hal ini pun dilakukan agar penyaluran subsidi untuk ojol lebih terukur. 

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri buka suara soal ojek online (ojol) yang bakal mendapat subsidi BBM dalam skema baru.Dia menjelaskan Pertamina bakal mengikuti arahan dari pemerintah terkait penyaluran subsidi BBM untuk ojol. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah itu berperan sebagai pelaksana, sedangkan terkait regulasi berada di tangan pemerintah.Simon pun membuka peluang untuk mengintegrasikan aplikasi perusahaan ojol dengan dengan Pertamina. Hal ini pun dilakukan agar penyaluran subsidi untuk ojol lebih terukur."Untuk kelanjutan nantinya penerima misalnya ojol dan kita perlu kombinasikan aplikasi yang ada di sana [perusahaan ojol] dengan Pertamina," kata Simon konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).Dia pun mengatakan Pertamina siap pengerahan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan untuk mengembangkan aplikasi yang dimaksud."Kami akan lakukan dengan sumber daya yang dimiliki Pertamina baik itu Pertamina digital hub dan tim IT untuk terus berkoordinasi dan mencari program aplikasi terbaik," ucapnya.Menurut Simon, aplikasi baru harus dirancang agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, penyaluran subsidi BBM itu tidak bocor."Tentunya apabila ada suatu aplikasi baru, tentunya kita harus mencari cara supaya potensi-potensi penyalahgunaan atau potensi kebocoran dan lainnya bisa diantisipasi dengan baik," kata Simon.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi BBM. Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut. Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpeluang tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang. "Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM," ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).Dia mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha. Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi.  "Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan," kata Bahlil. 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah masih terus menggodok skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi kombinasi yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Tujuannya adalah subsidi diterima oleh orang yang tepat.

Perubahan ini harus dilakukan karena skema penyaluran yang sebelumnya dinilai tidak tepat sasaran yakni banyak dinikmati oleh orang kaya.

Oleh karenanya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa kucuran dana anggaran subsidi BBM di era Pemerintahan Prabowo Subianto akan tepat sasaran yakni untuk rakyat kecil. Salah satunya adalah para pengemudi ojek online (ojol).

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menilai anggaran subsidi energi LPG 3 kilogram (Kg) dan subsidi BBM Pertalite tak tepat sasaran lantaran sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah atas.

Untuk itu, Satgas Perumahan diketuai oleh Hashim S. Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar alokasinya dialihkan untuk anggaran subsidi sektor properti.

“Anggaran subsidi ini [subsidi energi dan BBM] lebih baik dialokasikan kepada program-program yang lebih mendesak, seperti subsidi perumahan,” jelas Tim Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara perihal peluang taksi online menerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Maman menyampaikan, berdasarkan aturan yang ada, kendaraan roda empat yang berhak mendapat BBM bersubsidi adalah pelat kuning. Namun, dia enggan untuk berkomentar lebih jauh lantaran hal tersebut tidak masuk dalam ranah Kementerian UMKM.

“Kalau berdasarkan aturan kan untuk roda empat yang berhak mendapatkan [BBM bersubsidi] adalah pelat kuning,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jumat (6/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menyebutkan bahwa pihaknya berencana bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas data tunggal untuk program pengentasan kemiskinan.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menggodok data tunggal ini melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

Budiman juga sudah mengundang beberapa kementerian/lembaga sebagai bentuk koordinasi, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS.

"Kita belum bertemu dengan Kementerian ESDM. Nanti kita akan ada tersendiri dengan Pak Bahlil. Ada (pertemuan), pasti ada," kata Budiman dalam jumpa pers, Jumat (6/12/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membayarkan dana kompensasi untuk penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite periode kuartal II/2024 sebesar Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak) kepada PT Pertamina (Persero).Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, hingga akhir November 2024, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp111,43 triliun termasuk pajak. Adapun, dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode kuartal IV/2023, periode kuartal I/2024, dan periode kuartal II/2024. Menurut Simon, pembayaran kompensasi tersebut merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri. "Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga triwulan II/2024,” ujar Simon melalui keterangan resmi dikutip Kamis (5/12/2024).Simon pun memastikan Pertamina akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” imbuhnya.Lebih lanjut, Simon mengatakan, pihaknya juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi. Pertamina, kata dia, memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran. Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi. Atas upaya ini, hingga kuartal III/2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13% atau sebesar 31 juta kiloliter.Simon pun menuturkan berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah Pertamina jalankan. Upaya itu diantaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code MyPertamina. Selain itu, Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Tak berhenti sampai di situ, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia. Simon berharap proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak.“Pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan Pertamina terhadap Pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara,” pungkas Simon.