Swasembada Pangan

KOMPAS.com - Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dinilai sebagai kebijakan monumental yang dapat mengubah wajah perekonomian desa. 

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai langkah tersebut sebagai fondasi strategis menuju swasembada pangan dan kemandirian bangsa, dengan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menegaskan, agar koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar menjadi instrumen transformasi nyata, ada enam langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian serius dalam menjalankan komitmennya untuk menutup keran impor beras konsumsi. Lantas, apakah produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional?

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025, pemerintah mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri secara maksimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapuskan kuota impor komoditas tidak akan merugikan industri dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pemerintah akan melindungi industri domestik. Apalagi, pemerintah juga tetap menggalakkan program swasembada pangan.

Artinya, Sudaryono menerangkan bahwa sebisa mungkin industri dalam negeri tetap memproduksi barang, termasuk pangan.

“Kita kan melindungi yang di dalam negeri itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan bakal mengguyur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp155,5 triliun untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan nasional pada 2025.

Mengutip informasi yang dibagikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan RI biaya yang diguyurkan itu meningkat 36,04% dibandingkan 2024 sebesar Rp114,3 triliun.

“Ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas 2025, alokasi anggaran ketahanan pangan digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian maupun perikanan, mendukung rantai pasok pangan, memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan,” tulis Ditjen Perbendaharaan dalam akun Instagram resminya, Selasa (8/4/2025).