Tukin Dosen Asn

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meyakini, Presiden Prabowo bisa segera menyelesaikan persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Sebab, Presiden Prabowo selama ini memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan.

"Tetap kami mendorong, mendesak agar segera dicairkan apapun solusinya. Dan saya meyakini Presiden akan menuntaskan melalui Mendikti," ujar Hadrian kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

"Sebab Presiden Prabowo sangat konsen memperhatikan dunia pendidikan," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkapkan belum ada perkembangan signifikan soal pencairan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Pratikno menyebutkan, persoalan tersebut masih terus dibahas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masih dibicarakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan juga Kementerian Keuangan,” kata Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Selasa (14/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) tidak kunjung cair meski telah ditunggu selama lima tahun.

Menurut para dosen, pemerintah sudah berjanji akan mencairkan tukin mereka pada tahun 2025 ini, tetapi tidak kunjung terealisasi.

Mendengar keluhan tersebut, pemerintah pun mengupayakan agar tukin bagi para dosen ASN ini dapat segera cair.

"Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk implementasinya," kata Menko PMK Pratikno di Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus ASN.

Hadrian mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Kemdikti Saintek telah mengajukan anggaran Rp 10 triliun untuk tukin dosen ASN, namun yang disetujui hanya Rp 2,5 triliun.

"Komisi X terus mendorong agar pembayaran tukin untuk ASN segera dicairkan. Kemdikti Saintek sudah mengusulkan anggaran tambahan Rp 10 triliun untuk pembayaran tukin, tapi infonya akan disetujui Rp 2,5 triliun," ujar Hadrian kepada Kompas.com, Senin (13/1/2025).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan, perkembangan pemberian tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025. Pratikno mengatakan kebijakan itu dalam pembahasan untuk segera diterapkan.

"Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) terus koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk implementasinya," kata Pratikno, dilansir Antara, Senin (13/1/2025).

Pratikno mengatakan pemberian tukin bagi dosen ASN pada 2025 menjadi salah satu perhatian pemerintah. Dia mengaku juga intens melakukan komunikasi dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam membahas hal tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, pemerintah tengah berupaya agar tunjangan kinerja (tukin) untuk para dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat segera dicairkan.

"Tukin ASN Dikti ini, sekarang Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk implementasinya," kata Pratikno di Jakarta Utara, Senin (13/1/2025).

Pratikno mengatakan, hingga akhir pekan lalu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk mencairkan tukin dosen ASN.