UMKM

Realisasi Penghapusan Piutang UMKM Berpeluang Diperpanjang

Realisasi Penghapusan Piutang UMKM Berpeluang Diperpanjang

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka peluang memperpanjang realisasi waktu penghapusan piutang macet pelaku UMKM di Bank Himbara, jika implementasinya belum rampung dalam enam bulan.

“Jadi kalau memang nanti enam bulan belum bisa segera kita realisasikan karena problem implementasi teknis di lapangan yang sangat luar biasa complicated, tidak menutup kemungkinan ini akan kita perpanjang,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Mendag Budi Santoso Tinjau Pasar Suka Ramai di Medan Jelang Nataru

Mendag Budi Santoso Tinjau Pasar Suka Ramai di Medan Jelang Nataru

()

Bisnis.com, MEDAN -  Menteri Perdagangan Budi Santoso hari ini, Selasa, (17/12) melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sumatra Utara. Ia memastikan langsung kesiapan Barat Indonesia dalam menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari roadshow Mendag Budi Santoso meninjau kesiapan berbagai wilayah di Indonesia menjelang Natal dan pergantian tahun.

Salah satu titik yang dikunjungi adalah Pasar Suka Ramai di Kota Medan. Pascakunjungan, Mendag Budi Santoso mengatakan, harga-harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Medan terkendali. Ia pun berharap stabilitas harga dan pasokan di Medan terus terjaga hingga tahun baru 2025.

Asosiasi Dukung Rencana Pembentukan Holding UMKM, Ini Keuntungannya

Asosiasi Dukung Rencana Pembentukan Holding UMKM, Ini Keuntungannya

()

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai rencana pembentukan holding Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat membawa dampak positif bagi perkembangan sektor UMKM di masa depan. Bahkan, holding UMKM diharapkan bisa membuka lapangan kerja di Tanah Air.

Diketahui, Kementerian UMKM akan membangun holding UMKM untuk menghubungkan ekosistem rantai pasok UMKM dengan industri pada pertengahan 2025.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero berharap keberadaan holding UMKM mampu memudahkan para pelaku UMKM untuk menjual produk dan mendapatkan bahan baku.

Pemerintah Guyur Insentif Rp265 Triliun, 90% Penerima Kebijakan Diklaim UMKM

Pemerintah Guyur Insentif Rp265 Triliun, 90% Penerima Kebijakan Diklaim UMKM

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan bahwa 90% pelaku UMKM menikmati guyuran insentif dalam paket kebijakan ekonomi 2025. 

Guyuran ini diberikan untuk menstimulus perekonomian ketika tarif Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku sangat mengapresiasi kebijakan yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM.

“Jadi dari Rp265 triliun, insentif yang diberikan terhadap konsekuensi dari kenaikan PPN 1% [menjadi 12%] ini, itu 90%-nya dinikmati oleh teman-teman UMKM,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Pemerintah Bakal Hapus Utang 1,09 Juta UMKM Januari 2025, Berpeluang Diperpanjang

Pemerintah Bakal Hapus Utang 1,09 Juta UMKM Januari 2025, Berpeluang Diperpanjang

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan sekitar 1,09 juta pelaku UMKM akan mendapatkan fasilitas penghapusan piutang macet UMKM secara bertahap mulai Januari 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya bersama dengan Bank Himbara tengah mengkaji jumlah pelaku UMKM yang akan mendapatkan penghapusan piutang ini.

“Berdasarkan data yang sudah kita riviu bersama-sama dengan Bank Himbara sekitar 1,097 juta-an [pelaku UMKM] potensinya. Ini masih plus minus, naik turun, yang inilah sedang kita riviu,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Pemerintah Mulai Hapus Utang UMKM di Bank BUMN pada Januari 2025

Pemerintah Mulai Hapus Utang UMKM di Bank BUMN pada Januari 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mulai merealisasikan penghapusan piutang macet di Bank Himbara atau bank milik BUMN kepada para pelaku UMKM mulai Januari 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan piutang UMKM sejatinya sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, penghapusan piutang macet UMKM tercantum di dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 47/2024). Beleid ini mulai berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan terhitung sejak berlakunya PP ini. Adapun, PP 47/2024 ditetapkan dan diundangkan pada 5 November 2024.

RI Bakal Bentuk Holding UMKM di 2025, Bagaimana Skemanya?

RI Bakal Bentuk Holding UMKM di 2025, Bagaimana Skemanya?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bakal membentuk holding UMKM untuk menghubungkan ekosistem rantai supply antara UMKM dengan industri besar pada pertengahan 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa pembangunan holding UMKM ini akan melibatkan bank pelat merah dan perusahaan pelat merah.

“Secepatnya [Kementerian UMKM membangun holding UMKM], mungkin kami akan mulai di pertengahan di 2025,” kata Maman saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Kolaborasi Strategis PNM Tingkatkan Kapasitas Petani Kopi Kintamani

Kolaborasi Strategis PNM Tingkatkan Kapasitas Petani Kopi Kintamani

()

Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan untuk para petani kopi di wilayah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Acara yang berlangsung di Farmers Support Center (FSC) ini dihadiri oleh Direktur Operasional PNM, Bapak Sunar Basuki, serta melibatkan kolaborasi dengan Coop Coffee Indonesia, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA).

Dalam kegiatan ini, sebanyak 50 nasabah PNM yang mayoritas merupakan petani kopi Kintamani mendapatkan edukasi terkait penggunaan pupuk organik dari Coop Coffee Indonesia bersama Kementerian UMKM. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian kopi di wilayah tersebut.

Daftar Lengkap Insentif Prabowo, dari Beli Minyak Goreng hingga diskon BYD cs

Daftar Lengkap Insentif Prabowo, dari Beli Minyak Goreng hingga diskon BYD cs

()

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan belasan insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Terdapat insentif bagi rumah tangga, pekerja, hingga barang mewah seperti mobil listrik dan rumah miliaran rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Pemerintah Perpanjang Periode PPh Final 0,5%, Ini Respons UMKM

Pemerintah Perpanjang Periode PPh Final 0,5%, Ini Respons UMKM

()

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengapresiasi langkah pemerintah  yang memperpanjang periode pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga 2025.

Adapun, insentif Paket Kebijakan Ekonomi ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi UMKM. Perlu diketahui, insentif ini semestinya berakhir pada 31 Desember 2024.

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan bahwa kebijakan yang digulirkan pemerintah merupakan langkah yang tepat.

“Kalau itu [tarif PPh final 0,5%] diperpanjang, itu kebijakan yang tepat,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Senin (16/12/2024).

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah

()

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Rabu (1/1/2024), untuk sejumlah barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Penerapan tarif PPN 12 persen akan mencakup barang dan jasa mewah yang selama ini belum dikenakan pajak, seperti bahan makanan premium. Contohnya beras, daging, ikan, buah-buahan, layanan kesehatan medis premium, pendidikan premium, serta listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 volt-ampere (VA) hingga 6.600 VA.

Fix! UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Tak Dikenakan PPh

Fix! UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Tak Dikenakan PPh

()

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal tersebut disampaikan Maman usai menghadiri konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12/2024).

“Bagi UMKM yang penjualannya di bawah Rp500 juta [per tahun], itu dikenakan PPH 0%, jadi tidak diberikan beban sama sekali,” kata Maman di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Mastercard Strive Learning Network Percepat Transformasi UMKM Indonesia

Mastercard Strive Learning Network Percepat Transformasi UMKM Indonesia

()

Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 60 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia, berkontribusi hampir 60% dari PDB nasional. Meskipun memiliki peran penting, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses kredit terbatas, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pelatihan dasar untuk pengelolaan usaha. Padahal, sekitar 70% UMK mengakui pentingnya layanan pengembangan bisnis, pemasaran digital, dan pelatihan literasi keuangan, meskipun dua pertiga dari mereka tidak menerima dukungan selama setahun terakhir.

Resmi! PPh Final 0,5% UMKM Diperpanjang hingga 2025

Resmi! PPh Final 0,5% UMKM Diperpanjang hingga 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi memperpanjang insentif Paket Kebijakan Ekonomi bagi wajib pajak orang pribadi UMKM sebesar 0,5% hingga 2025. Sedianya, insentif ini berakhir pada 31 Desember 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12/2024).

“Bagi dunia usaha khususnya UMKM, PPh final diperpanjang sampai 2025,” kata Airlangga.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, PPh final UMKM seharusnya berakhir tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Cokelat Lokal Transmigrasi Polewali Mandar Tuai Pujian Wamen Viva Yoga

Cokelat Lokal Transmigrasi Polewali Mandar Tuai Pujian Wamen Viva Yoga

()

Produk cokelat lokal dari kawasan transmigrasi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mendapat apresiasi Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Cokelat produksi UMKM Mandar Cocoa (Macoa) ini diolah langsung dari hasil perkebunan cokelat masyarakat setempat.

Cokelat produksi Macoa hadir dalam berbagai rasa seperti kurma dan mente, serta memiliki nama unik seperti Coklat Obat Hati.

"Ini produk asli kawasan transmigrasi. Rasa dan kemasannya tak kalah dengan cokelat yang ada di minimarket," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Para Pengusaha Dukung Pembentukan Holding UMKM, Ini Penjelasan Apindo

Para Pengusaha Dukung Pembentukan Holding UMKM, Ini Penjelasan Apindo

()

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo mendukung rencana pembentukan Holding UMKM oleh pemerintah, agar mempermudah UMKM mendapatkan investasi langsung.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai wacana pembentukan Holding UMKM merupakan suatu terobosan baru sehingga perlu didukung. Menurutnya, jika dieksekusi secara baik maka Holding UMKM akan mempermudah akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil-menengah.

"Jadi konsepnya mencari investor. UMKM itu kan selama ini mempunyai masalah pendanaan dan lain-lain. Jadi mereka bisa dapatkan investor dengan adanya holding itu," ujar Shinta usai Forum Kemitraan Investasi di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

OJK Siapkan Stimulus Kredit UMKM Tahun Depan, Apa Saja?

()

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus kredit untuk segmen UMKM pada 2025. Stimulus ini didorong oleh pertumbuhan kredit kelompok usaha kecil dan menengah yang hanya di level 4,76% pada Oktober 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa regulator akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur kemudahan akses keuangan terhadap UMKM.

“Kita concern dengan kredit UMKM yang baru tumbuh 4,76% posisi Oktober 2024, dan juga sebagai amanat Undang-undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).

Kementerian Investasi: UMKM Jadi Prioritas dalam Program Kemitraan

Kementerian Investasi: UMKM Jadi Prioritas dalam Program Kemitraan

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatatkan kesepakatan sebesar Rp3,9 triliun dari 579 kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar (UB) selama periode Kabinet Merah Putih. Kesepakatan ini melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM di seluruh Indonesia. Dalam forum ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada 10 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan UMKM yang telah melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal.

Konsolidasi Kejar Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Konsolidasi Kejar Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

()

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, para pemangku kepentingan di sektor investasi yang terdiri atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) berkumpul dalam gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 pada Rabu (11/12) di Jakarta. Rakornas ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta dengan fokus pembahasan pada sinergi dan penguatan investasi di pusat dan daerah.

Wamen UMKM Tegaskan Ojol Berhak Dapat Subsidi BBM

Wamen UMKM Tegaskan Ojol Berhak Dapat Subsidi BBM

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025.

Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol.

BKPM Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dan UMKM Rp15,9 Triliun selama 2022-2024

BKPM Fasilitasi Kemitraan Usaha Besar dan UMKM Rp15,9 Triliun selama 2022-2024

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM telah memfasilitasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan nilai kesepakatan hingga Rp15,9 triliun selama 2022—2024.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengaku pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan memang fokus untuk memberdayakan UMKM. Oleh sebab itu, BKPM mengakselerasi kesepakatan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.

"Di era Kabinet Merah Putih ini, kurang lebih 2 bulan, total kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di seluruh daerahnya itu sebanyak 579 kesepakatan, dengan nilai sebesar Rp3,9 triliun, dengan melibatkan 158 perusahaan besar dan 389 UMKM," jelas Rosan dalam Forum Kemitraan Investasi di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

BPOM Kawal Program Makan Bergizi Gratis: Dapur hingga Distribusi Diawasi

BPOM Kawal Program Makan Bergizi Gratis: Dapur hingga Distribusi Diawasi

()

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

Toko Kelontong Naik Kelas, SRCIS Bantu Pacu Ekonomi Nasional

Toko Kelontong Naik Kelas, SRCIS Bantu Pacu Ekonomi Nasional

()

Bisnis.com, JAKARTA – Rasanya cukup sulit mencari pembanding untuk Sampoerna Retail Community (SRC) di Indonesia. Pasalnya, SRC adalah program pemberdayaan UMKM toko kelontong yang komprehensif dengan jangkauan luas dari Sabang hingga Merauke.

Bahkan, tidak hanya memberikan pembinaan dan pendampingan, SRC juga melengkapi toko-toko kelontong anggotanya dengan ekosistem digital yang mempermudah mereka dalam menjalankan usaha.

Dengan persebaran anggotanya yang begitu dekat dengan masyarakat, SRC adalah potret ekonomi kerakyatan di Tanah Air. Pertama kali dimulai pada 9 Mei 2008, SRC kini telah berkembang hingga memiliki lebih dari 250.000 toko kelontong anggota yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC dan aktif bermitra dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia.

Mendag Paparkan Program Prioritas Kemendag di Raker DPD RI

Mendag Paparkan Program Prioritas Kemendag di Raker DPD RI

()

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta pada Selasa, (10/12). Pada pertemuan ini, Mendag Budi Santoso menyampaikan program prioritas Kemendag dan beberapa kebijakan terkait perdagangan yang menjadi perhatian Komite IV DPD RI.

“Pertemuan dengan Komite IV DPD RI membahas program prioritas Kemendag, terutama mengenai pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) BISA Ekspor,” ujar Mendag Budi Santoso usai rapat kerja.

67 Tahun Kiprah Energi Pertamina untuk Masyarakat Indonesia

67 Tahun Kiprah Energi Pertamina untuk Masyarakat Indonesia

()

KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan ekonomi.

Contohnya, kebermanfaatan energi untuk pangan sehat dan berkelanjutan, UMKM, transisi energi bersih, hingga Desa Energi Berdikari melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina terus melakukan akselerasi untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs). 

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Pertamina menjaga keseimbangan kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan.

“Dukungan terhadap pangan sehat, Pertamina akselerasi program ketahanan pangan. Pertamina juga melakukan penanaman lebih dari 8 juta mangrove dan pohon produktif, dan mampu memproduksi 15.762,6 ton produksi pangan per tahun,” terang Fadjar.

Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian Soroti Peran UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian Soroti Peran UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

()

KOMPAS.com – Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menyoroti peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui produksi berbagai hasil kerajinan. 

Menurutnya, produk-produk UMKM dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan yang berdampak positif, khususnya bagi ibu rumah tangga.

"Paling tidak, ibu-ibu mendapatkan keuntungan hanya Rp 3.000-10.000, tetapi kalau produksinya banyak, bisa menularkannya kepada anak-anak," ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Seni Menjahit dan Kerajinan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/12/2024).

Ketua Harian Dekranas Ungkap Peran UMKM dalam Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Ketua Harian Dekranas Ungkap Peran UMKM dalam Tingkatkan Ekonomi Keluarga

()

Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tri Tito Karnavian menyoroti peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui produksi berbagai hasil kerajinan.

Tri mengatakan produk-produk UMKM dapat dijual untuk menghasilkan keuntungan yang berdampak positif, khususnya bagi ibu rumah tangga.

"Paling tidak, [memang] ibu-ibu mendapatkan keuntungan hanya Rp5 ribu, Rp3 ribu, atau Rp10 ribu, tapi kalau produksinya banyak, bisa menularkannya kepada anak-anak," ujar Tri.

Hal ini disampaikannya dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Seni Menjahit dan Kerajinan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) bersama Dekranas dan Dekranasda Kota Tangerang. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Soll Marina, Kota Tangerang, Banten, Selasa (10/12).

Reses Perdana, HNW Serap Aspirasi Warga-Salurkan Bantuan ke UMKM

Reses Perdana, HNW Serap Aspirasi Warga-Salurkan Bantuan ke UMKM

()

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) melakukan reses perdana keanggotaan DPR-RI 2024-2029 dengan variasi program di setiap titiknya.

Reses perdana ini dimulai dengan kegiatan umum, seperti pertemuan serap aspirasi konstituen dan warga, kunjungan dan dialog dengan tokoh masyarakat, hingga tindak lanjut aspirasi masyarakat dengan realisasi penyaluran bantuan UMKM dan keperluan klub sepak bola.

"UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 di Pasal 81 jelas mengatur bahwa di antara kewajiban Anggota DPR-RI adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui kunjungan berkala. Alhamdulillah di reses perdana ini beberapa aspirasi yang telah diterima periode sebelumnya seperti bantuan usaha dan bantuan klub bola bisa disalurkan ke masyarakat, sebagai pertanggungjawaban kinerja Anggota DPR-RI," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Bank Mandiri Tingkatkan KUR Pangan, Wujudkan Program Makan Bergizi

Bank Mandiri Tingkatkan KUR Pangan, Wujudkan Program Makan Bergizi

()

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan.

Langkah ini juga menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis dan menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, Bank Mandiri telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

Penyaluran KUR BRI Tembus Rp175,66 Triliun per November 2024

Penyaluran KUR BRI Tembus Rp175,66 Triliun per November 2024

()

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan hingga bulan kesebelas tahun ini.