Utang

Pemerintah Cari Tambahan Kas 2025 lewat Pinjaman Luar Negeri, Efek Tekanan PPN 12%?

Pemerintah Cari Tambahan Kas 2025 lewat Pinjaman Luar Negeri, Efek Tekanan PPN 12%?

()

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara menghadapi tantangan pada tahun depan dan harus mengandalkan pinjaman, sejalan dengan kebutuhan berbagai program jumbo dan belanja perpajakan untuk insentif dalam meredam efek PPN 12%.

Pemerintah juga memutuskan untuk tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dengan pengecualian terhadap tiga barang pokok penting (bapokting), yakni Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri—yang tetap 11% karena selisih 1% ditanggung pemerintah.

Tetap teguh dengan rencananya, pemerintah pada akhirnya menyiapkan insentif melalui paket kebijakan ekonomi 2025—utamanya insentif perpajakan—dengan anggaran sekitar Rp40 triliun.

Pemerintah Mulai Hapus Utang UMKM di Bank BUMN pada Januari 2025

Pemerintah Mulai Hapus Utang UMKM di Bank BUMN pada Januari 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mulai merealisasikan penghapusan piutang macet di Bank Himbara atau bank milik BUMN kepada para pelaku UMKM mulai Januari 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan piutang UMKM sejatinya sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perlu diketahui, penghapusan piutang macet UMKM tercantum di dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 47/2024). Beleid ini mulai berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan terhitung sejak berlakunya PP ini. Adapun, PP 47/2024 ditetapkan dan diundangkan pada 5 November 2024.

Utang Luar Negeri RI Susut Jadi Rp6.856 Triliun, BI Beri Penjelasan

Utang Luar Negeri RI Susut Jadi Rp6.856 Triliun, BI Beri Penjelasan

()

Bisnis.com, JAKARTA — Utang luar negeri/ULN Indonesia tercatat mengalami penurunan dari US$428,5 miliar pada September 2024 menjadi US$423,4 miliar pada Oktober 2024.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso meski terjadi penurunan nominal secara bulanan, tetapi secara tahunan ULN Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,7% year on year/yoy. 

“Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/12/2024). 

Dalam rupiah, posisi ULN tersebut setara dengan Rp6.856 triliun dengan menggunakan kurs Rp16.000 per dolar AS. 

Wanti-wanti Trump Effect, Gubernur BI Ingatkan Ekspor ke AS hingga Defisit Fiskal

Wanti-wanti Trump Effect, Gubernur BI Ingatkan Ekspor ke AS hingga Defisit Fiskal

()

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mewanti-wanti soal kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap ekonomi global, khususnya berkaitan dengan penaikan tarif impor barang-barang ke negeri Paman Sam. 

Perry menyoroti bahwa Trump dengan motto-nya ‘America First’ bakal mengutamakan perekonomian AS agar bisa tumbuh tinggi. Pria yang sebelumnya menjabat presiden AS pada 2017—2021 itu dinilai Perry bukan tipe pemimpin dunia yang memerdulikan soal multilateralisme. 

"Oleh karena itu, yang disasar sekarang adalah negara-negara yang memiliki surplus terbesar perdagangan dengan Amerika. China, Kanada dan Meksiko, Eropa, serta Vietnam," ujarnya pada acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024). 

Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

()

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut. 

Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.

Indofarma (INAF) Jual Separuh Aset Perusahaan untuk Bayar Utang, Cek Rinciannya

Indofarma (INAF) Jual Separuh Aset Perusahaan untuk Bayar Utang, Cek Rinciannya

()

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Indofarma Tbk. (INAF) menyetujui rencana untuk menjual lebih dari 50% aset untuk kewajiban pembayaran utang perseroan.

Direktur Utama Indofarma Yeliandriani menjelaskan bahwa penjualan aset perusahaan tersebut di antaranya mencakup aset non-jaminan dan aset jaminan non-produksi.

"Aset non-jaminan, jadi aset kami yang tidak terikat jaminan oleh siapapun ada di 10 lokasi,  terdiri dari 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)," katanya saat Public Expose di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Suami Istri di Jambi Ditemukan Meninggal, Diduga Akhiri Hidup Akibat Utang

Suami Istri di Jambi Ditemukan Meninggal, Diduga Akhiri Hidup Akibat Utang

()

JAMBI, KOMPAS.com – Sepasang suami istri ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan mereka di Kecamatan Sungai Ulak, Kabupaten Merangin, Jambi.

Keduanya diduga mengakhiri hidup karena terbelit utang.

Kasat Reskrim Polres Merangin, Iptu Mulyono, menjelaskan berdasarkan keterangan keluarga, pasangan tersebut mengalami kemerosotan dalam usaha mereka beberapa waktu terakhir.

Kondisi ini menyebabkan mereka terlilit utang yang tidak diketahui oleh keluarga hingga pihak pemberi pinjaman menagih langsung kepada keluarga.

"Motifnya diduga karena terlilit utang, sehingga mereka memilih mengakhiri hidup. Ini yang disampaikan oleh pihak keluarga," ujar Mulyono saat konferensi pers di Polres Merangin, Kamis (12/12/2024).

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp483,6 Triliun per November 2024

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp483,6 Triliun per November 2024

()

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun.

Thomas menjelaskan pembiayaan utang yang mencakup 74,6% dari APBN 2024 tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.

Keponakan Prabowo Subianto tersebut menegaskan pemerintah akan terus mengelola risiko pembiayaan utang.

"Kinerja pembiayaan ini terjaga dalam level terkendali dengan pengelolaan yang prudent dan kredibel serta tetap menjaga risiko dalam batas aman," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (11/12/2024).

Kebutuhan Pembiayaan APBN 2025 Naik, Penerbitan SBN Makin Sedikit

Kebutuhan Pembiayaan APBN 2025 Naik, Penerbitan SBN Makin Sedikit

()

Bisnis.com, JAKARTA — Kebutuhan anggaran yang semakin besar dalam APBN 2025 tercermin melalui rencana pembiayaan yang meningkat dari Rp648 triliun tahun ini menjadi Rp775,87 triliun pada tahun depan.

Hal tersebut sejalan dengan pagu belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun atau meningkat Rp296,2 triliun dari APBN 2024.

Mencermati rincian pembiayaan utang, langkah pemerintah untuk membiayai program di awal pemerintahan Prabowo Subianto melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) justru turun.

APBN 2025: Sri Mulyani Naikkan Pinjaman Luar Negeri 219% Demi Program Prabowo

APBN 2025: Sri Mulyani Naikkan Pinjaman Luar Negeri 219% Demi Program Prabowo

()

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 berencana untuk menarik pinjaman luar negeri yang lebih besar 219% dari 2024, untuk membiayai program Presiden Prabowo Subianto yang telah tercantum dalam APBN.

Tercatat dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2025, pembiayaan utang direncanakan sejumlah Rp775,87 triliun.

Angka pinjaman luar negeri 2025 tersebut tercatat lebih besar Rp127,78 triliun atau naik 16,72% dari target 2024 yang senilai Rp648,08 triliun.

Syarat Pengajuan Pinjaman KUR BSI Terbaru 2025

Syarat Pengajuan Pinjaman KUR BSI Terbaru 2025

()

Bisnis.com, JAKARTA - Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu alternatif dukungan modal untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga yang cukup rendah. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu bank yang menjadi penyalur KUR.

Untuk mengajukan pinjmaan KUR BSI, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), NPWP, dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Simak syarat lengkap pengajuan KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) 2025 terbaru di bawah ini.

Kantongi Rp6,1 Triliun dari Grup Salim, Jasa Marga (JSMR) Pangkas Utang

Kantongi Rp6,1 Triliun dari Grup Salim, Jasa Marga (JSMR) Pangkas Utang

()

Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) bakal mengurangi utang secara signifikan setelah menerima pembayaran kedua dari Grup Salim terkait divestasi 35% saham PT Jasamarga Transjawa Tol. 

Analis BRI Danareksa Sekuritas Richard Jerry mengatakan telah bertemu dengan Direktur Keuangan Jasa Marga Pramitha Wulanjani untuk membahas perkembangan bisnis terbaru usai pelunasan transaksi divestasi. 

Berdasarkan hasil pertemuan itu, manajemen Jasa Marga menginformasikan bahwa perusahaan telah menerima pembayaran tahap kedua divestasi PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) sebesar Rp6,1 triliun pada 4 Desember 2024.