Utang

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebidang lahan milik A (80), lansia di Desa Selembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten dirampas rentenir.

Keluarga A punya utang kepada rentenir dan tidak mampu bayar sehingga sertifikat lahannya disita sebagai jaminan.

Peristiwa itu bermula saat S, anak dari A terpaksa meminjam uang Rp 500.000 pada 2016 lalu untuk biaya berobat A yang tengah sakit. Uang itu dipinjam kepada seorang rentenir berinsial MR.

"Pinjaman Rp 500.000, bunganya Rp 100.000 per minggu, jadi tiap minggu S bayar bunganya saja, sementara pokoknya tetap, sampai satu waktu tidak punya uang untuk bayar dan bunga ditambahkan ke pokok utang, akhirnya nilai utang dan bunganya terus bertambah," kata D, kerabat dari keluarga A kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (16/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Indofarma Tbk. (INAF) akan menjual aset senilai total Rp306,3 miliar untuk melunasi utang gaji karyawan yang membengkak.

Indofarma tercatat memiliki total utang gaji karyawan sebesar Rp98,93 miliar pada 10 Maret 2025. Jumlah tersebut meningkat dari posisi Rp31,88 miliar per 30 Juni 2024, yang terdiri dari gaji tertunggak sebesar Rp19,75 miliar, tunjangan kesejahteraan Rp6,14 miliar, dan tunjangan akhir tahun mencapai Rp5,99 miliar.

“Dengan berjalannya waktu, terjadi penambahan nilai utang gaji kepada karyawan dengan nilai per tanggal 10 Maret 2025 sebesar Rp98,92 miliar,” ujar Direktur Utama Indofarma Yeliandriani dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia, Jumat (14/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp438,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp438,1 triliun tersebut setara 35,7% dari total target.

"Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp224,3 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp224,3 triliun tersebut setara 28,9% dari total target.

"Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tercatat telah melakukan penarikan utang baru pada Januari 2025 senilai Rp153,36 triliun dalam rangka membiayai APBN 2025. 

Mengutip Buku APBN KiTa edisi Februari 2025, jumlah tersebut terpantau naik 42,58% secara tahunan atau year on year (YoY). penarikan yang dilakukan pada Januari 2024 senilai Rp107,56 triliun.  

Pembiyaan tersebut terdiri atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp160,87 triliun dan Pinjaman (neto) negatif Rp7,52 triliun. 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berkomitmen untuk untuk menjaga rasio utang pemerintah di bawah 40% terhadap PDB pada tahun ini.

Airlangga tidak menampik bahwa lembaga pemeringkatan Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang akan mencapai 40,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Kendati demikian, dia meyakini proyeksi tersebut tidak akan terwujud.

"Pemerintah commited [berkomitmen] di bawah 40%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik keputusan Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat kredit ‘BBB’ untuk Indonesia.

Hasil asesmen lembaga pemeringkatan asal Amerika Serikat (AS) pada awal Februari menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia cenderung stabil dengan terjaganya rasio utang pemerintah. Fitch pun memproyeksikan kredit Indonesia akan stabil.

“Keputusan untuk mempertahankan outlook stabil mencerminkan keyakinan Fitch bahwa Indonesia diprediksi tetap mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan memelihara prospek pertumbuhan ekonominya. Selain itu, afirmasi peringkat oleh Fitch ini juga menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB, yang sebesar 39,6% per Januari 2025, berada dalam posisi yang rendah. 

Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil. 

Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang. 

“Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025). 

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini daftar terbaru pinjaman online (pinjol) ilegal yang diblokir OJK per 2025, Ada ratusan pinjol ilegal yang bisa membuat masyarakat terjerat. Masyarakat harus berhati-hati terhadap pinjol illegal yang tidak memiliki dasar hukum.

Sebagaimana diketahui, pinjol alias pinjaman online terkadang menjadi solusi ketika seseorang tengah membutuhkan uang mendesak. Akan tetapi jika Anda berada pada situasi ini, jangan asal memilih pinjol. Sebab pinjol-pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK hanya akan membuat Anda terus terlilit utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah pada akhir Januari 2025 mencapai Rp8.909,14 triliun, atau naik Rp108,05 triliun dari posisinya di akhir 2024.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan meski mencatatkan kenaikan outstanding utang pemerintah pusat, namun secara rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih terjaga di bawah 40%.

“Rasio utang masih relatif tetap. Desember 2024 sebesar 39,7%, Januari 2025 sebesar 39,6%,” ujarnya, Senin (10/3/2025).