Uu Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto curiga revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) justru dilakukan untuk menjerumuskan Polri.

“Saya curiga draf RUU Polri tersebut dibuat justru ingin menjerumuskan Polri untuk berhadap-hadapan dengan masyarakat, alih-alih membuat pondasi yang kokoh bagi perbaikan Polri di masa depan,” ujar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/4/2025).

Ia lantas menyoroti rencana penambahan wewenang Polri di dalam revisi tersebut. Padahal, Polri telah memiliki wewenang yang cukup banyak sebagaimana diatur dalam UU 2/2002. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto, menilai bahwa sebelum revisi Undang-Undang Polri dilakukan, pemerintah seharusnya lebih dahulu mengevaluasi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Sebelum pada materi penambahan kewenangan pada Polri, harusnya ada evaluasi pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Apa yang harus diperbaiki dalam UU Polri sehingga perlu direvisi,” ujar Bambang, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/4/2025).