Wamendagri

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penyerahan KTP kepada siswa yang telah berusia 17 tahun di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 34 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Bima meminta jajaran Dukcapil di seluruh daerah, termasuk wali kota dan camat, untuk aktif mendata penduduk yang telah berusia 17 tahun. Layanan tersebut harus dilakukan secara cepat dan efisien agar hak pemilih pemula dapat terpenuhi tepat waktu.

Wamendagri Bima Arya mengingatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) segera mendata warga yang memasuki usia 17 tahun. Dia meminta Dukcapil tak menunggu laporan.

"Hari ini kami mengingatkan kepada jajaran Dukcapil dan juga teman-teman di wilayah ya, baik wali kota maupun camat, untuk terus berkolaborasi menjemput bola, melakukan pendataan kependudukan untuk yang berusia 17 supaya segera dijemput bola. Jangan menunggu hitungan bulan, hitungan tahun, jangan gitu," ujar Bima Arya dalam kunjungannya ke SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Wamendagri Bima Arya mengatakan saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Dia ingin memastikan apakah ada kesesuaian jadwal setelah adanya gugatan di MK.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi dan dengan KPU untuk memastikan ada kesesuaian jadwal. Karena kan harus kita hitung juga. Ada daerah yang memang tidak mengajukan gugatan. Ada daerah yang mengajukan gugatan. Ada daerah yang PSU, permintaan suara ulang. Nah, ini kita harus rencanakan semuanya," ujar Bima Arya di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menanggapi wacana usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Bima mengatakan wacana itu masih perlu kajian.

"Jadi Presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi Presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Biaya tinggi dalam Pemilukada, biaya tinggi dalam pemilu legislatif," ujar Bima di SMAN 34, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024).

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mengkaji masalah wacana itu bersama peneliti dan perguruan tinggi. Kajian ini sekaligus memetakan opsi lain selain lewat DPRD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berencana mengundang sejumlah pejabat negara dalam gelaran bimbingan teknis yang diselenggarakan mulai Kamis (12/12/2024). Bimtek ini untuk ratusan kader yang menjadi legislator daerah.

Sebelumnya, Ketua Umum Perindo Angela Tanoesoedibjo menyebut, sedikitnya 381 kader Perindo kini duduk sebagai anggota dan pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Kita ingin teman-teman kita yang baru menjadi anggota Dewan itu punya sinergi dengan program-program Kementerian Dalam Negeri. Maka dari itu, nanti akan ada Wamendagri, Bang Arya Bima," ujar Wakil Ketua Umum III Perindo Tama S Langkun, kepada wartawan, selepas membuka gelaran bimtek tersebut pada Kamis malam.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa Wali Kota Medan Bobby Nasution sukses melaksanakan revitalisasi Pasar Akik Medan yang sebelumnya merupakan pasar liar.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan peninjauan di Pasar Akik Medan, Rabu (11/12/2024).

"Pasar yang dulunya berkondisi jelek kini menjadi baik, yang dulu pasar tumpah ilegal dan kini menjadi legal," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

Bima menambahkan, revitalisasi tersebut juga mengubah nasib pedagang yang mulanya berada dalam kondisi tidak memadai, sehingga kini menjadi jauh lebih baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan telah menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

Bima Arya menjelaskan bahwa jumlah itu meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, enam pemekaran daerah istimewa, dan lima pemekaran otonomi khusus.

"Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata Bima Arya ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024), dikutip dari Antaranews.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 tetap valid meskipun angka golongan putih (golput) cukup tinggi.

Adapun angka golput di Pilkada Jakarta mencapai 42 persen.

"Ya tetap saja, itu valid," ujar Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024), saat ditanya soal partisipasi Pilkada Jakarta hanya 42 persen.

Menurut Bima, hal utama lain yang legitimasinya perlu diperhatikan setelah pilkada adalah soal kinerja pemerintahannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) baru akan berfungsi aktif, jika infrastruktur pemerintahannya sudah lengkap.

"Presiden menekankan bahwa Ibu Kota (Nusantara) itu akan berfungsi aktif apabila trias politika yang sudah lengkap, jadi tidak hanya Kantor Presiden tapi juga ada eksekutif dan yudikatif," kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Bima, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono juga akan melakukan akselerasi pembangunan di sana.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor informal. Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, sektor informal menjadi penyumbang terbesar dalam tenaga kerja, tetapi perlindungan untuk sektor informal masih belum optimal.

Hal itu disampaikan Ribka Haluk usai menerima laporan kajian dari Ombudsman RI mengenai Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pekerja Informal di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024). Ribka mengatakan, pihaknya mengharapkan sinergi semua pihak agar sektor informal mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dimenangkan oleh kotak kosong.

Oleh karena itu, pemerintah sepakat untuk menyelenggarakan pilkada ulang pertengahan tahun depan.

“Berdasarkan raker dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, kita sepakati pilkada ulang diselenggarakan 27 Agustus,” ujar Bima dalam rapat dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan catatan dalam Pilkada Serentak 2024 akan menjadi bahan evaluasi untuk Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemilu. Catatan yang dimaksud adalah ragam dinamika yang terjadi selama Pilkada 2024.

"Semua catatan yang berasal dari dinamika Pilkada kemarin, ini kita jadikan bahan untuk mengevaluasi Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu," ungkap Bima di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Senin (9/12/2024).

Bima membenarkan salah satu hal menonjol yang akan menjadi bahan evaluasi yakni terkait dinamika Pilkada di Banjar Baru. Diketahui Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota Lisa-Wartono mendapatkan suara 100 persen sebab paslon lain didiskualifikasi.