Yassierli

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan. 

Yassierli menilai, adanya sistem peringatan dini diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat tingginya jumlah pekerja yang mengalami PHK.

“Dengan adanya sistem peringatan dini, diharapkan dapat memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh tingginya angka PHK,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus pada pembentukan dan penataan organisasi kementerian dalam Kabinet Merah Putih.

Sebagai langkah lanjut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

“Kami mendiskusikan bagaimana penguatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar sesuai dengan Asta Cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto,” ucap Rini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) masih terus berjalan. Yassierli mengatakan penetapan UMP 2025 akan dilakukan pada 21 November.

"Ya UMP ini kan kita masih punya waktu, November tanggal 21, untuk provinsi. Jelas kami akan mengeluarkan surat edaran," kata Yassierli seusai rapat bersama Komisi IX DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Yassierli mengatakan pihaknya masih menunggu data dari BPS. Kemudian, menurut dia, kementeriannya akan melakukan simulasi perhitungan untuk UMP 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melaksanakan rapat perdana di Komisi IX DPR hari ini. Dalam rapat itu, Yassierli menyampaikan visi dan misi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di bidang ketenagakerjaan.

Rapat itu digelar di ruang rapat Komisi IX DPR, gedung Nusantara I MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene.

"Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ada program Asta Cita ya, ada 8 misi, 17 program prioritas, dan yang kami anggap relevan dengan ketenagakerjaan itu adalah nomor 3 dan nomor 4," kata Yassierli.