Prabowo Perintahkan Hapus Kuota Impor, Pimpinan Komisi VII DPR Beri Catatan
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kuota impor dihapus.
Wanita yang akrab disapa Sara ini menekankan maksud dari pernyataan Kepala Negara adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Dan ini pun juga dengan maksud untuk memastikan tidak ada permainan monopoli impor oleh segelintir orang saja. Dari segi pandang ini, inilah hal yang kita sambut positif," ujar Sara saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).
Lebih lanjut, Sara juga memberikan catatan selaku Pimpinan Komisi VII DPR yang juga mitra dari Kementerian Perindustrian.
Sara pun berharap, pernyataan Prabowo soal penghapusan kuota impor jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
"Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita," kata Sara.
Politikus Partai Gerindra ini juga meminta agar Bea Cukai memberikan atensi sehingga tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang.
"Ini harus dijadikan catatan dan evaluasi pemerintah terutama Bea Cukai, untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang jadi yang justru akan merusak pasar lokal kita," ujarnya.
Selain itu, Sara menyarankan, sebaiknya pintu masuk barang impor dipindah ke kawasan Indonesia bagian timur.
Dengan begitu, diharapkan ada ruang lebih agar produk lokal bisa bersaing dengan produk impor.
"Dan sebisa mungkin pintu masuk untuk barang impor jadi dipindah ke Indonesia Timur agar memberikan ruang lebih untuk produk lokal bisa bersaing harganya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo meminta kebijakan kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kepala Negara mengaku, telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
“Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional) ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor, terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Prabowo di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa.
Mantan Menteri Pertahanan ini menyampaikan bahwa kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.
Dengan demikian, pemerintah membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu melakukan impor.
"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ujar Prabowo.
