Pramono Laporkan Capaian Kinerja Pemprov Jakarta pada 2024 ke DPRD
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Laporan ini memuat capaian kinerja Pemprov Jakarta sepanjang 2024, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga investasi.
“Hari ini saya sebagai Gubernur Jakarta telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahun 2024. Dan secara rinci telah disampaikan termasuk dokumen telah disampaikan sehingga kami menunggu bahasan dan harapannya apa yang menjadi capaian pemerintah Jakarta pada tahun 2024,” ucap Pramono, Rabu.
Di bidang pendidikan, Pemprov Jakarta menyalurkan bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 533.649 peserta didik dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) kepada 15.649 mahasiswa.
Selain itu, Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp1,45 triliun dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp1,99 triliun juga disalurkan untuk SD hingga SMA/SMK serta pendidikan khusus.
Di bidang kesehatan, Pramono mengklaim akses layanan kesehatan holistik meningkat signifikan.
Nilai Universal Health Coverage Service Coverage Index (UHC SCI) mencapai 79,46 persen, sedangkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tercapai 100 persen. Realisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98,34 persen dengan 4,55 juta warga terdaftar oleh pemerintah daerah.
“Bahkan, realisasi kepesertaan JKN juga mencapai 98,34 persen dengan jumlah Peserta Didaftarkan (PD) Pemda sebanyak 4,55 juta orang,” ujar dia.
Pemprov Jakarta juga telah melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial dengan indeks pencapaian SPM sebesar 99,61 persen, Program Penanganan Bencana dengan indeks pencapaian SPM sebesar 99,83 persen.
Di antaranya, 20.272 anak menerima Kartu Anak Jakarta, 16.884 penyandang disabilitas memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas, dan 135.140 lansia mendapatkan Kartu Lansia Jakarta.
Di bidang infrastruktur, Pramono menyebutkan 97,30 persen jalan berada dalam kondisi baik.
Rasio jalur pedestrian dengan fasilitas pendukung pada titik transportasi massal tercatat 6,64 persen.
Pemprov juga menormalisasi dan merestorasi sungai sepanjang 1.530 km serta meningkatkan kapasitas tampungan air sebesar 416.238 meter kubik. Penanganan genangan air tercapai 85,77 persen dengan penyelesaian dalam waktu kurang dari dua jam.
Layanan sistem pengelolaan air limbah meningkat menjadi 21,77 persen dengan kapasitas pengolahan 1.666 meter kubik per hari.
"Disamping itu, dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, akses layanan air minum aman perpipaan meningkat menjadi 70,03 persen dengan kapasitas pengolahan sebesar 21.596,86 liter per detik,” jelas dia.
Capaian penggunaan transportasi publik oleh penduduk tercatat 20,97 persen dengan 26 titik integrasi antarmoda dan 6.565 unit armada melayani 3,9 juta penumpang per hari. Di sektor pariwisata, jumlah wisatawan meningkat hingga 34,1 juta orang sepanjang 2024.
Selain itu, dalam program peningkatan daya tarik dan pemasaran destinasi pariwisata, jumlah wisatawan meningkat menjadi 34,1 juta orang.
Pemprov Jakarta juga mencatat 82,63 persen pelaku UMKM Jakarta Entrepreneur telah terdigitalisasi.
Sektor koperasi tumbuh 4,62 persen, sementara tingkat pengangguran menurun 0,32 persen dibanding Agustus 2023.
Sebanyak 1.669 pencari kerja berhasil mendapatkan pekerjaan melalui job fair di lima wilayah administrasi.
Investasi juga mencatatkan angka signifikan sebesar Rp241,9 triliun, dengan 332.035 pelaku usaha difasilitasi melalui sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mencapai skor 4,46 dengan predikat “memuaskan”.
Sementara itu, Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, menyatakan, LKPJ yang disampaikan Pramono Anung akan dibahas secara intensif melalui komisi-komisi yang ada.
Pihak legislatif juga akan mengawal hasilnya agar berdampak positif bagi masyarakat Jakarta.
“Kita akan melihat dampak langsung kepada masyarakat dari serapan anggaran dalam rapat-rapat komisi. Hasilnya juga akan dirangkum dalam laporan masing-masing fraksi dan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya,” ungkap Khoirudin.
