Aparat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden angkat bicara soal aksi demonstrasi yang dilakukan di banyak wilayah. Mahasiswa hingga kelompok masyarakat sipil dalam demonstrasinya menuntut sejumlah hal, mulai dari penolakan RUU TNI, revisi UU Pilkada, hingga efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dalam wawancaranya oleh enam pemimpin redaksi media pada Minggu (6/4/2025), Presiden menitikberatkan kepada Undang-Undang Dasar (UUD) dan pandangannya soal kekuatan asing yang ingin mengadu domba Indonesia.

Sesi tanya jawab bertajuk "Presiden Menjawab" juga merekam pandangannya soal represifnya aparat pengamanan dalam mengawal demonstrasi. Berikut petikan wawancaranya di mana pertanyaan dilontarkan Pemred IDN Times, Uni Lubis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan demonstrasi dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jika terdapat kekerasan yang dilakukan oleh aparat, hal tersebut harus diinvestigasi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam perbincangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

"Demonstrasi adalah hal biasa. Dalam negara sebesar kita, kan, kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemonstrasi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Itu menurut saya biasa," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id, Senin (7/4/2025).