Lucky Hakim

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih berlangsung.

“Wamen Bima Arya sudah menyampaikan terkait hal itu, yang jelas sudah ada regulasinya,” kata Ribka saat ditemui Kompas.com usai menghadiri acara di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Kamis (10/4/2025).

Ribka menjelaskan bahwa sanksi terhadap Lucky Hakim belum dapat diterapkan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah diperiksa Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku, ia pelesiran ke Jepang pada saat momentum libur Lebaran 2025 tanpa izin dari Kemendagri.

Proses pemeriksaan itu berlangsung selama empat jam. Politikus Partai Nasdem itu dicecar 43 pertanyaan terkait peristiwa pelesiran bersama keluarganya ke negeri sakura.

"Ini salah saya, jadi saya minta maaf khususnya kepada masyarakat Indramayu, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini murni kesalahan saya karena tidak aware bahwa izin yang dimaksud adalah izin keluar negeri," kata Lucky di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, mekanisme izin ke luar negeri untuk kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat acara retret atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.

Namun, kata Bima, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku tidak konsentrasi saat mengikuti retret, khususnya di sesi penjelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengira dirinya bisa meninggalkan Indramayu ke luar negeri tanpa harus izin terlebih dahulu karena sedang libur cuti bersama Lebaran 2025.

Terlebih lagi, seluruh staf dan pegawai Pemkab Indramayu juga libur Lebaran, sehingga Pendopo Bupati Indramayu sepi.

Alasan tersebut membuat Lucky Hakim memutuskan untuk berlibur bersama keluarga ke Jepang hingga tanggal masuk para ASN Indramayu.

"Di kantor sudah tidak ada orang, kecuali aspri saya pribadi yang memang tidak dibiayai oleh negara. Dari situlah asumsi saya keluar, kantor tutup, gak ada orang. Ini hari cuti bersama. Saya pergi dan saya pulang sebelum kantor buka, ternyata itu salah. Itu sebabnya saya minta maaf," kata Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku ditanya soal sumber uang yang dia gunakan untuk pelesiran ke Jepang bersama keluarganya saat libur Lebaran 2025.

Pertanyaan itu dia dapatkan saat pemeriksaan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buntut peristiwa pelisirannya ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri.

"Jadi itu yang didalami, apakah saya menggunakan (uang) perjalanan dinas, apakah uang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Bukan, saya tunjukkan bukti-buktinya," ucap Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri belum menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim akibat pergi ke luar negeri tanpa mengajukan izin.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya masih mendalami peristiwa tersebut meski Lucky telah diperiksa oleh Inspektorat Kemendagri pada Selasa (8/4/2025) hari ini.

"Ini kan masih belum selesai, seperti yang disampaikan Pak Sekretaris Inspektorat tadi masih akan dikembangkan," kata Bima saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim meminta maaf kepada warga Indramayu setelah berlibur ke Jepang bersama keluarga tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Lucky mengaku bersalah karena ia tidak tahu bahwa ia membutuhkan izin untuk dapat berlibur ke luar negeri.

"Ini salah saya, jadi saya minta maaf khususnya kepada masyarakat Indramayu, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini murni kesalahan saya karena tidak aware bahwa izin yang dimaksud adalah izin keluar negeri," kata Lucky di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim akan menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi perihal liburannya ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, Pak Dedi Mulyadi, dan insya Allah besok sore saya akan ke Bandung menghadap beliau," kata Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Lucky mengaku akan menjelaskan kepada Dedi soal kronologi liburan keluarganya ke Jepang selepas Hari Raya Idul Fitri lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan siap menerima sanksi akibat liburan ke luar negeri bersama keluarga tanpa mengantongi izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi saya harus siap dengan segala konsekuensi yang sudah saya lakukan," kata Lucky saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Meski demikian, ia merasa wajib menjelaskan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi.

Lucky menuturkan, ia dan keluarga pergi berlibur ke Jepang dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku salah dan meminta maaf karena berlibur ke luar negeri bersama keluarga tanpa izin terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dia meminta maaf khususnya kepada masyarakat Indramayu yang telah memilihnya sebagai pemimpin daerah tersebut.

"Ini salah saya, jadi saya minta maaf khususnya kepada masyarakat Indramayu, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini murni kesalahan saya karena tidak aware bahwa izin yang dimaksud adalah izin keluar negeri," kata Lucky saat ditemui usai diperiksa Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim tiba di Kantor Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gedung B Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025) sore pukul 16.57 WIB.

Dia terlihat menggunakan pakaian dinas harian berwarna cokelat dan menggunakan mobil Mazda CX-3 berwarna merah.

Sambil melambaikan tangan ke arah awak media, Lucky Hakim langsung masuk ke ruangan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dia tiba di Kemendagri usai diperiksa selama kurang lebih empat jam oleh Inspektorat Kemendagri di Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim dimintai keterangan oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan pergi ke luar negeri tanpa mengurus izin terlebih dahulu.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Lucky Hakim bakal menemuinya setelah menjalani pemeriksaan.

"Dimintai keterangan oleh inspektorat, nanti setelah itu baru Pak bupatinya akan menghadap ke sini," ujar Bima Arya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Selasa (8/4/2025).

Bima menjelaskan bahwa Lucky Hakim diperiksa inspektorat di Gedung Kemendagri di dekat Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melupakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan publik, meski sedang libur.

“Di dalam diri kepala daerah melekat fungsi pelayanan publik yang tidak mengenal kata libur,” ujar Rifqinizamy saat dihubungi Senin (7/4/2025). 

Ia menyampaikan ini menanggapi soal Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan sanksi tegas kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Hal tersebut menyusul terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan Lucky Hakim karena berlibur ke luar negeri, tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

“Saya mendorong agar kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar kemudian ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lain,” ujar Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus memanggil Bupati Indramayu Lucky Hakim yang diduga berlibur ke Jepang tanpa izin.

"Kemendagri harus panggil yang bersangkutan," kata Bahtra saat dikonfirmasi, Senin (7/4/2025).

Bahtra menjelaskan, setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keluar negeri harus mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketentuan izin itu juga diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) poin (i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Lucky Hakim melancong ke Jepang saat libur Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Kepergian ini dilakukan di tengah adanya surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran.

Larangan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat lantaran pemerintah daerah diminta fokus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan Hari Besar Umat Islam ini.

Kegiatan liburan Lucky Hakim ke "Negeri Sakura" itu tergambar dari foto-foto yang tersebar di media sosial pribadinya. Di foto itu terdapat tagging akun @japantour.id.