Rekrutmen PPSU

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengingatkan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewaspadai pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Hal ini disampaikan Kenneth menyusul terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang telah ditandatangani Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan mempermudah persyaratan bagi warga untuk menjadi bagian dari pasukan oranye.

“Agar rekrutmen PPSU berlangsung transparan dan adil, pemerintah, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu mengawal prosesnya agar terbebas dari pungli,” kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memprioritaskan warga Jakarta dalam proses rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Permintaan itu disampaikan menyusul terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru yang ditandatangani Gubernur Pramono Anung Wibowo, yang memuat sejumlah kelonggaran syarat rekrutmen.

"Saya apresiasi langkah Pak Pramono melonggarkan syarat. Tetapi menurut saya untuk melamar menjadi anggota PPSU wajib mempunyai KTP Jakarta," kata Kenneth dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).