Yoon Suk Yeol

Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan (Korsel) menetapkan akan menggelar sidang perdana untuk meninjau pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 27 Desember mendatang. Para hakim MK akan memutuskan untuk memperkuat atau membatalkan pemakzulan Yoon, yang sebelumnya telah disetujui parlemen.

Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel, yang dikuasai oposisi, pada Sabtu (13/12) lalu setelah dia secara mengejutkan menetapkan darurat militer pada 3-4 Desember lalu yang membawa negara tersebut ke dalam pergolakan politik.

Pemakzulan oleh parlemen itu hanya menangguhkan kekuasaan kepresidenan Yoon, dengan nasib jabatannya kini ada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan Korea Selatan berjanji akan terus menggunakan langkah-langkah stabilisasi pasar yang diperlukan untuk mendukung ekonomi setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer.

Melansir Reuters, Senin (16/12/2024), Kementerian mengatakan akan secara aktif berkomunikasi dengan parlemen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Mereka juga berencana untuk mengumumkan rencana kebijakan dua tahunan sebelum akhir tahun ini.

Pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung menyerukan pembentukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Korea Selatan Cho Tae-yul memastikan negaranya siap sepenuhnya terlibat dengan pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump yang akan datang. Penegasan itu disampaikan di tengah Korsel dipimpin Presiden sementara Han Duck-soo, buntut pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol.

Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (15/12/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Cho sehari setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya yang gagal pada tanggal 3 Desember untuk memberlakukan darurat militer.

Jaksa mengatakan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tidak memenuhi panggilan terkait penerapan darurat militer. Selanjutnya Jaksa akan segera mengeluarkan surat panggilan kedua.

Dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (15/12/2024), tim penuntut khusus yang menangani penyelidikan atas penerapan darurat militer yang gagal terhadap Yoon mengatakan bahwa mereka telah mengirim panggilan pengadilan kepada Yoon pada hari Rabu lalu.

Dalam surat itu, jaksa meminta Yoon untuk hadir di Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul untuk diinterogasi pada pukul 10 pagi Minggu waktu setempat. Namun Yoon tidak hadir.

Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan Majelis Nasional atau DPR Korea Selatan (Korsel) dari jabatan Presiden. Namun, pemakzulan Yoon Suk Yeol belum lengkap, masih ada proses di Mahkamah Konstitusi Korsel.

Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatan Presiden Korsel oleh parlemen pada Sabtu (14/12) karena buntut penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12), para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya yang kemudian dibatalkan.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan. Yoon resmi dicopot dari jabatannya buntut pengumuman darurat militer pekan lalu. Kini Perdana Menteri (PM) Korsel Han Duck Soo yang ditunjuk untuk menjabat sebagai presiden sementara.

Berikut ini sederet hal yang diketahui setelah Presiden Yoon resmi dimakzulkan

Buntut pengumuman darurat militer oleh Presiden Yoon pekan lalu, beragam aksi protes massa digelar untuk menuntut Yoon mundur dari jabatannya. Aksi dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, sebelum voting untuk resolusi pemakzulan.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) terkait penerapan darurat militer yang menggemparkan negara itu. Yoon pun kini diskors dari jabatannya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo bertindak sebagai presiden sementara.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024), putusan parlemen ini masih harus mendapat persetujuan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang akan berunding untuk memutuskan apakah mendukung atau menolak pemakzulannya.

Mahkamah Konstitusi sekarang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.

Partai oposisi utama Korea Selatan pada hari Sabtu (14/12) memuji pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai "kemenangan rakyat". Ini disampaikan setelah parlemen negara itu memilih untuk menskors Yoon dari jabatan.

"Pemakzulan hari ini adalah kemenangan besar rakyat," kata pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae setelah pemungutan suara pemakzulan Yoon, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/12/2024).

Para anggota parlemen Korea Selatan telah memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Yoon atas pengumuman darurat militernya, yang kemudian dibatalkan.

Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Korea Selatan, Sabtu, dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukung maupun penentang Presiden Yoon Suk Yeol. Aksi-aksi demo ini dilakukan beberapa jam menjelang voting pemakzulan Yoon buntut penerapan darurat militer beberapa waktu lalu.

Aksi protes yang menuntut Yoon mundur dimulai sekitar tengah hari di luar gedung parlemen, Majelis Nasional, yang akan memberikan suara pada pukul 4 00 sore waktu setempat untuk resolusi pemakzulan. Ini dilakukan seminggu setelah upaya pertama untuk melengserkan Yoon gagal.

Keputusan kontroversial Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang pertama sejak empat dekade, menyeret demokrasi Korea Selatan ke jurang krisis politik.

Kelompok oposisi Sabtu (7/12) silam gagal menjaring pembelot dari Partai Kekuatan Rakyat, PPP, demi mendukung pemakzulan. Tanpa dukungan anggota fraksi pemerintah, kelompok oposisi Korsel kekurangan suara untuk melengserkan Yoon.

Namun, setelah sepekan melobi, ditambah penyelidikan dugaan makar terhadap Yoon, para analis kini mengatakan bahwa Partai Demokrat berpeluang sukses dalam sidang istimewa kedua.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol bertekad untuk berjuang sampai akhir meskipun sedang diselidiki atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza.

Yoon, dalam pidato terbarunya, membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen. Dia juga menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

China menyatakan pihaknya "sangat terkejut dan tidak senang" dengan komentar terbaru Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang terkesan menuduh sejumlah warga negara China melakukan spionase terhadap Seoul.

Komentar yang dipermasalahkan Beijing itu, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), disampaikan Yoon dalam pidato terbarunya pada Kamis (12/12) ketika dia membela keputusannya mengumumkan darurat militer yang mengejutkan publik Korsel dan dunia pekan lalu.

Yoon dalam pidatonya sempat mengecam China, dengan menuduh beberapa warga negara China memotret dan merekam situasi di fasilitas militer Korsel sebagai upaya spionase.

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) kembali menggeledah kompleks kantor kepresidenan pada Kamis (12/12) waktu setempat, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan pemberontakan terkait darurat militer singkat pekan lalu.

Ini menjadi upaya penggeledahan kedua yang dilakukan tim kepolisian Korsel setelah pada Rabu (11/12) kemarin sempat dihalangi oleh pengawal kepresidenan untuk memasuki gedung utama di kompleks kantor kepresidenan di Seoul.

Laporan kantor berita Yonhap, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024), menyebut otoritas berwenang mengerahkan tim kepolisian ke kompleks kantor kepresidenan untuk "mendapatkan dokumen-dokumen dan materi" terkait penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada 3-4 Desember lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor pariwisata Korea Selatan, dari klinik bedah plastik hingga perusahaan tur dan jaringan hotel,  mulai waspada terhadap potensi dampak krisis politik yang berkepanjangan, karena beberapa pelancong luar negeri membatalkan perjalanan menyusul darurat militer singkat minggu lalu. 

Industri perjalanan dan pariwisata Korea Selatan, yang menghasilkan 84,7 triliun won ($59,1 miliar) pada tahun 2023, sekitar 3,8% dari PDB, telah bertahan melalui rintangan sebelumnya, termasuk pemakzulan presiden tahun 2016 dan ketegangan berkala dengan Korea Utara.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menegaskan tekadnya berjuang "sampai menit terakhir" setelah dirinya diselidiki atas tuduhan pemberontakan menyusul darurat militer singkat pekan lalu. Yoon menyebut kubu oposisi, yang menguasai parlemen Korsel, telah bertindak bagaikan monster.

Dia juga membela keputusannya yang mengejutkan pekan lalu saat menetapkan darurat militer dan mengerahkan tentara ke gedung parlemen.

"Saya akan berjuang bersama rakyat hingga menit terakhir," ucap Yoon saat berbicara dalam pidato terbarunya yang disiarkan televisi setempat, seperti dilansir AFP, Kamis (12/12/2024).

Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengatakan para personelnya dihalangi untuk menggeledah kantor Presiden Yoon Suk Yeol terkait penyelidikan terhadap penetapan darurat militer singkat pekan lalu. Para pengawal kepresidenan Korsel mencegah tim kepolisian untuk memasuki gedung utama.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas sejumlah tuduhan, termasuk pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, terkait darurat militer singkat pada 3-4 Desember lalu. Dia juga telah dicegah untuk bepergian ke Korsel selama penyelidikan berlangsung.

Kepolisian Korsel, seperti dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), awalnya mengatakan bahwa Tim Investigasi Khusus "telah melakukan penggeledahan" terhadap kantor kepresidenan, berbagai lembaga kepolisian dan Badan Keamanan Majelis Nasional atau parlemen Korsel.

Pemberlakuan status darurat militer yang amat singkat di Korea Selatan (Korsel) berbuntut panjang. Presiden Korsel Yoon Suk Yeol ditetapkan sebagai tersangka hingga jenderal polisi dan mantan menteri pertahanan ditangkap atas tuduhan pemberontakan.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Yonhap, Reuters, Associated Press dan CNN Rabu (11/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) . Dalam pidatonya, dia menuduh kubu oposisi pemerintah bersimpati dengan Korea Utara (Korut) dan melakukan aktivitas "anti-negara". Namun tuduhan itu disampaikan Yoon tanpa memberikan bukti yang kuat dan konkret. Ternyata, darurat militer ini lebih didorong oleh situasi politik internal Korsel ketimbang didorong oleh perkembangan situasi keamanan dengan Korut.

PRESIDEN Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengambil langkah nekat pada 3 Desember 2024. Di tengah tekanan politik dan popularitas yang anjlok, ia memberlakukan darurat militer, melarang aktivitas politik dan memberi kendali penuh pada militer.

Namun, langkah itu hanya bertahan enam jam sebelum parlemen yang dikuasai oposisi mencabutnya.

Krisis ini menjadi ujian besar bagi demokrasi Korea Selatan. Namun, ia juga memberi gambaran kontras dengan kondisi di Indonesia.

Parlemen Korea Selatan mampu menjadi penyeimbang efektif. Sementara parlemen Indonesia justru telah lama kehilangan peran itu.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dikenakan larangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer. Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel.

Seperti dilansir Yonhap, Selasa (10/12/2024), larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa (3/12) lalu.

Pemakzulan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol untuk sementara ini gagal. Namun ada upaya sekali lagi dilakukan oleh oposisi untuk melengserkan Yoon.

Dilansir BBC, Senin (9/12/2024), pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Yoon turun dari kursi kekuasaannya.

Upaya memakzulkan Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol kini berada di bawah larangan perjalanan terutama ke luar negeri, saat penyelidikan terhadapnya atas dugaan pemberontakan terkait penetapan darurat militer, terus berlanjut.

Larangan perjalanan terhadap Yoon, seperti dilansir AFP, Senin (9/12/2024), diungkapkan oleh Komisioner Layanan Imigrasi pada Kementerian Kehakiman Korsel, Bae Sang Up, saat berbicara kepada para anggota parlemen dalam sidang terbaru.

Ketika ditanya salah satu anggota parlemen soal apakah Yoon telah dilarang untuk meninggalkan Korsel, Bae menjawab "Iya, benar."

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, untuk sementara selamat dari pemakzulan. Pemungutan suara di parlemen pada Sabtu (07/12) gagal memenuhi persyaratan setelah mayoritas partai penguasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memboikotnya. Demonstran mengancam akan tetap menggelar unjuk rasa sampai Presiden Yoo turun dari kursi kekuasaannya.

Upaya memakzulkan Presiden Yoon gagal terlaksana lantaran syarat didukung oleh dua pertiga anggota parlemen, tidak terpenuhi.

Dengan kata lain, dukungan minimal 200 suara dari total 300 anggota parlemen itu tak terpenuhi.

Nasib berbeda dialami Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dengan mantan Menteri Pertahanan Korsel Kim Yong-hyun. Yoon selamat dari pemakzulan, sementara Kim ditangkap dan ditahan kejaksaan.

Yoon lolos dari upaya pemakzulan yang digulirkan oleh oposisi di Parlemen Korsel. Upaya pemakzulan itu merupakan buntut pengumuman darurat militer kontroversial pada Selasa (3/12/2024) malam.

Darurat militer itu dicabut pada Rabu (4/12) dini hari. Pencabutan darurat militer dilakukan setelah anggota Parlemen Korsel menggelar voting yang menuntut pencabutan darurat militer.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang hendak dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan berkaitan dengan pengumuman darurat militer yang sempat membuat heboh negara tersebut. Upaya tersebut batal lantaran kuorum parlemen tidak terpenuhi.

Parlemen Korsel sebetulnya sudah sempat melakukan voting terkait upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol. Namun, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia. Saat itu, tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

Upaya pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer batal. Upaya tersebut batal karena kuorum parlemen Korsel tidak terpenuhi.

Dilansir Yonhap News Agency, Sabtu (7/12/2024), kurangnya kuorum berakibat pada terhindarnya Yoon Suk Yeol lengser secara memalukan. Namun demikian, hasil itu kini menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan politik Korea Selatan.

Majelis Nasional mengadakan pemungutan suara atas usulan pemakzulan tersebut selama sesi pleno, empat hari setelah Yoon mengumumkan darurat militer atas kegiatan ‘anti-negara’ yang ia tuduhkan pada blok oposisi. Keputusan tersebut dicabut enam jam kemudian setelah Majelis memberikan suara untuk menolaknya.

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol meminta maaf kepada rakyatnya atas langkahnya menetapkan darurat militer pekan ini. Amerika Serikat (AS) dan Rusia sama-sama menyerukan warganya untuk segera meninggalkan Suriah saat konflik sipil kembali memanas.

Yoon, dalam pidato pertamanya setelah menetapkan darurat militer, meminta maaf kepada rakyat Korsel, namun tidak mengumumkan pengunduran dirinya seperti diharapkan banyak pihak.

Sementara itu, Washington dan Moskow merilis imbauan masing-masing kepada warga negara mereka yang ada di Suriah untuk segera angkat kaki dari negara itu, saat situasi kembali memanas beberapa waktu terakhir dengan pasukan oposisi bertempur melawan pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad.

Ratusan anggota parlemen berkuasa dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Presiden Yoon Suk Yeol telah meninggalkan ruang parlemen, jelang sidang pemungutan suara pemakzulan presiden Korea Selatan itu pada Sabtu (07/12).

Aksi boikot itu berarti meskipun pemungutan suara masih dapat dilakukan, tanpa dukungan dua pertiga suara (dari total 300 anggota parlemen) maka hasil pemungutan suara tidak cukup berarti.

Namun, jika pemungutan suara pemakzulan gagal hari ini yang kemungkinan besar terjadi pemungutan suara berikutnya dapat dilakukan pada Rabu depan (11/12).

Nyaris 150.000 demonstran menghadiri aksi protes di luar gedung parlemen Korea Selatan (Korsel), saat sidang pleno untuk voting pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol digelar. Dalam aksinya, para demonstran menuntut Yoon untuk segera mundur dari jabatannya.

"Polisi memperkirakan sekitar 149.000 orang telah bergabung dalam aksi tersebut hingga pukul 17.30 waktu setempat, sedangkan penyelenggara aksi mengklaim jumlah yang hadir mencapai satu juta orang," demikian laporan kantor berita Yonhap, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024).

Parlemen Korea Selatan (Korsel) tetap menggelar voting untuk mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12) sore. Voting tetap digelar meskipun partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon memboikotnya melalui aksi walkout hampir seluruh anggota parlemen PPP.

Tayangan siaran langsung televisi setempat dari ruang sidang pleno, seperti dilansir AFP, Sabtu (7/12/2024), menunjukkan para anggota parlemen yang hadir mulai memberikan suara mereka secara rahasia.

Tidak diketahui secara jelas apakah ada cukup suara anggota parlemen untuk meloloskan mosi pemakzulan tersebut.

Parlemen Korea Selatan (Korsel), atau Majelis Nasional, menggelar sidang pleno pada Sabtu (7/12) sore untuk melakukan voting terhadap mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait penetapan darurat militer yang dianggap melanggar konstitusi.

Namun para anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang menaungi Yoon, seperti dilansir kantor berita Yonhap dan AFP, Sabtu (7/12/2024), melakukan aksi boikot terhadap voting pemakzulan tersebut.

Saat sidang pleno berlangsung, menurut tayangan video siaran langsung, hampir semua anggota parlemen dari PPP berbondong-bondong meninggalkan ruangan sidang pleno atau melakukan walkout.