Keriuhan Prabowo dan Najwa Shihab soal Transparansi Pembahasan UU
JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan undang-undang oleh DPR dan pemerintah yang kurang melibatkan partisipasi publik bermakna dan tidak transparan menjadi pembicaraan panas antara Presiden Prabowo Subianto dengan Founder Narasi, Najwa Shihab.
Najwa juga mempertanyakan sulitnya masyarakat mengakses draf resmi rancangan undang-undang yang menuai polemik, seperti revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (RUU Polri).
Keriuhan antara Prabowo dan Najwa Shihab terjadi dalam pertemuannya dengan lima pemimpin redaksi lainnya di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025). Berikut petikan wawancara Prabowo oleh Najwa Shihab
Proses legislasi makin jauh dari rakyat dan tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Bahkan kecenderungan yang sama akan kembali terjadi dalam pembahasan RUU Polri, RUU Kejaksaan, dan RUU penyiaran. Bagaimana menurut Bapak?
Kita punya sistem politik. Bahwa semua Undang-Undang itu dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Kan, begitu, kan? Jadi, itu ya.
Tapi, terima kasih masukan itu. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea demi alinea akan saya pelajari. Sebetulnya tadi saya anggap UU TNI masalah krusialnya hanya penambahan usia pensiun. Tapi yang intinya itu kan yang ada perubahan, yang lain kan tidak ada.
Tapi draf resminya tidak pernah dibuka?
Loh kan tapi dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita.
Dok. Tim Media Presiden Prabowo Subianto Presiden Prabowo Subianto melakukan wawancara terbatas dengan 7 Pemimpin Redaksi media di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/4/2025).
Namun, ada prosesnya tidak transparan, draf tidak terbuka, bahkan pembahasan terjadi di luar Kompleks Parlemen?
Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan? kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyering. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti itu loh.
Tapi rakyat mengeluh kesulitan mendapatkan akses draf RUU yang resmi?
Jadi, ya, nah oke, itu oke mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang, karangan kan begitu.
Karena naskah resmi tidak diberikan oleh DPR atau pemerintah secara resmi?
Ya come on, kan anda punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. tidak semua di pemerintahan, bener enggak?
Dok. Instagram Prabowo Presiden Prabowo Subianto bertemu 6 pemred di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025). Apa isi pertemuan pemred dan Prabowo?
Namun, 80 persen koalisi Bapak menduduki kursi di DPR. Bagaimana?
Iya 80 persen, oke, tapi kan kalau mereka tidak setuju bagaimana? Jadi dalam arti mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan.
Tapi jangan ngarang gitu loh, ya kan. Ngaku bahwa ini draf, kita aja belum, saya aja sendiri sebagai presiden belum bika surat ke DPR.
