Pajak

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Banten memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Program menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan sejak 2024 dan sebelumnya, sehingga masyarakat hanya perlu membayar pajak tahun berjalan tahun ini atau 2025.

Program pemutihan PKB ini berlaku hingga 20 Juni 2025 dan dimulai sejak 20 Maret 2025 di Jawa Barat, sedangkan untuk Provinsi banten, dimulai pada 10 April 2025.

Program ini juga mencakup pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahun Pajak 2024 telah mencapai 79,08% dari target 16,21 juta Wajib Pajak, menjelang penutupan pada tengah malam nanti.

Hingga 11 April 2025 pukul 11.59 WIB atau pada hari terakhir masa pelaporan SPT Tahun Pajak 2024, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,82 juta SPT. 

“[Total] mencapai 79,08% dari target kepatuhan SPT Tahunan untuk tahun 2025 yang sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (11/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 akan berakhir pada penghujung hari ini, Jumat (11/4/2025). 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau agar Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi segera melaporkan SPT Tahunan—termasuk di dalam bukti potong hingga harta kekayaan. 

“Hari ini kesempatan terakhir, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024! Segera laporkan sekarang,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahan Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan bahwa penerimaan pajak bruto pada Maret 2025 meningkat 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam paparannya di acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak sudah tumbuh positif pada Maret 2025, akhiri tren negatif dua bulan sebelumnya. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tak khawatir dengan kondisi keuangan negara.

"Kalau kita lihat pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around yang tadinya growth-nya -13% di Januari, Februari -4%, ini sekarang sudah positif 9,1% turning around. Itu kelihatan sudah mulai baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mendorong pemerintah untuk memanfaatkan sejumlah kebijakan ekspor maupun deregulasi pajak, di kala Trump menunda tarif impor 32% untuk RI.

Fakhrul menyampaikan bahwa peluang re-shoring dari beberapa negara yang diekspektasikan akan terkana dampak lebih besar dari Indonesia—seperti Vietnam, Bangladesh, China, dan Thailand—dapat dioptimalkan.

Industri seperti tekstil garmen, sepatu, dan furnitur dapat menjadi industri yang memiliki prospek positif untuk Indonesia.

“Kebijakan terkait dengan deregulasi untuk perizinan usaha dan kemudahan ekspor harus dipercepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (10/4/2025). 

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 10 April hingga 30 Juni 2025.

Dengan adanya program tersebut, warga di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan bisa mendapatkan pembebasan denda pajak kendaraan motor dan mobil.

Pemutihan denda pajak kendaran motor dan mobil tersebut akan diberikan untuk denda tahun pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pemutihan denda pajak kendaran motor dan mobil ini, warga hanya tinggal membayar tagihan pajak untuk tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemutihan pajak kendaraan tahun 2025 mulai diberikan untuk masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia.

Aturan pemutihan pajak kendaraan ini berbeda-beda untuk tiap wilayahnya. Adapun program ini diberikan kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban dikenakan denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya.

Program ini juga diberikan agar masyarakat mendapat promo gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

1. Jawa Tengah

Aturan pemutihan pajak kendaraan 2025 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) diberlakukan mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 12,65 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan 2024 per 10 April 2025 pukul 00.01 WIB.

Total wajib pajak sendiri sebanyak 19.775.679 atau 19,77 juta. Artinya, 12,65 juta wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan SPT Tahunan setara 63,9% dari total WP.

"Angka ini terdiri dari 12,28 juta SPT Tahunan Orang Pribadi dan 364 ribu SPT Tahunan Badan," ungkap Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).

KOMPAS.com - Warga Banten, termasuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dapat melakukan cek besaran tagihan pajak kendaraan motor dan mobil secara online.

Pengecekan besaran biaya pajak kendaraan ini dapat membantu warga Tangerang dan wilayah lainnya di Banten dalam menyiapkan uang tagihan yang harus dibayarkan saat ingin melakukan pemutihan denda pajak kendaraan Banten 2025.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi membuka program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mulai 10 April hingga 30 Juni 2025.

KOMPAS.com - Warga Jawa Barat dapat melakukan cek besaran biaya pajak kendaraan motor dan mobil secara online.

Melalui cara ini, warga Jawa Barat dapat dengan mudah mengetahui besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pokok, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), hingga besaran denda pajak.

Selain besaran tagihan, dengan cara ini warga juga dapat mengetahui tanggal jatuh tempo pajak beserta tanggal akhir STNK.

Pengecekan besaran biaya pajak kendaraan ini juga dapat membantu warga Jawa Barat dalam menyiapkan uang tagihan yang harus dibayarkan di masa pemutihan denda pajak kendaraan Jawa Barat 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Defisit APBN Maret 2025 tercatat sebesar Rp104,2 triliun atau setara 0,43%. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada 2025 defisit sudah terjadi sejak bulan pertama karena dipengaruhi perlambatan kinerja penerimaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi terbaru anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yakni per 31 Maret 2025 dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025). Padahal, biasanya Sri Mulyani baru mengungkap data fiskal seperti itu dalam konferensi pers APBN KiTa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mempercepat jangka waktu pemeriksaan pajak, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025.

Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa dalam PMK 15/2025, jangka waktu pemeriksaan reguler dipersingkat dari maksimal 12 bulan menjadi maksimal 6 bulan.

Sementara itu, waktu pemeriksaan wajib pajak grup dan transfer pricing dipangkas dari maksimal 24 bulan menjadi maksimal 10 bulan.

Sejalan dengan itu, waktu klarifikasi bagi wajib pajak (WP) untuk menanggapi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) juga dipersingkat, dari yang awalnya 7 hari kerja menjadi 5 hari.

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Jawa Barat mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor provinsi Banten dan Jawa Barat akan berlangsung hingga 30 Juni 2025.

Melalui program tersebut, warga dengan nomor kendaraan di wilayah Banten dan Jawa Barat, seperti Tangerang, Bekasi, dan Depok akan mendapatkan pembebasan denda pajak motor dan mobil.

Pembebasan denda pajak motor dan mobil tersebut diberikan untuk tahun pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, warga juga bisa mendapatkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan yang semula berakhir 31 Maret menjadi 11 April 2025, alias berakhir dua hari lagi. 

Melalui kebijakan relaksasi tersebut, pelaporan SPT dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 29 dalam kurun waktu 1 April hingga 11 April 2025 akan bebas dari Surat Tagihan Pajak (STP).

Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Dirjen Pajak (Kepdirjen) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah provinsi di Indonesia menerapkan program pemutihan pajak kendaraan pada 2025 ini.

Pemberlakuan pemutihan pajak ini berbeda-beda untuk masing-masing wilayah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Berikut 5 Provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan 

Gubernur Banten, Andra Soni menandatangani Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tanggal 27 Maret 2025. 

Pergub pemutihan PKB sebagai kado untuk masyarakat Banten dari Pemerintah Provinsi Banten.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap langkah-langkah deregulasi dan reformasi perpajakan yang akan ditempuh pemerintah untuk meminimalkan beban tarif Amerika Serikat (AS).

Dia menuturkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia adalah peningkatan layanan sistem Coretax. Sri Mulyani mengatakan, saat ini proses pemeriksaan keberatan semakin dipercepat, termasuk validasi dari instansi melalui layanan.

"Hal tersebut akan membuat dokumentasi menjadi lebih mudah, sehingga proses, termasuk restitusi, menjadi jauh lebih cepat. Karena ini termasuk salah satu yang menjadi potensi komplain yang muncul dari US Trade Representative terhadap Indonesia," katanya dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

BEKASI, KOMPAS.com - Warga Kota Bekasi masih dapat melakukan pemutihan denda pajak motor dan mobil hingga tanggal 30 Juni 2025.

Pemutihan denda pajak motor dan mobil untuk wilayah Kota Bekasi dapat dilakukan di Samsat Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda.

Warga yang melakukan pemutihan pajak akan mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor untuk tahun pajak 2024 dan tahun sebelumnya.

Selain pemutihan pajak kendaraan bermotor, warga juga berkesempatan untuk mendapatkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) apabila ingin melakukan balik nama motor atau mobil.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemulihan denda pajak motor, mobil, dan kendaraan bermotor lainnya di Jawa Barat, termasuk kota Depok, diperpanjang hingga 30 Juni 2025.

Warga Depok dapat melakukan pemutihan denda pajak motor dan mobil di Samsat Cinere yang berlokasi di Jalan Limo Raya, Kota Depok.

Melalui program ini, warga Depok akan mendapatkan penghapusan denda pajak motor dan mobil untuk tahun pajak 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, warga yang ingin melakukan balik nama juga akan mendapatkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) melalui program ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali alasan ditundanya rilis data kinerja APBN pada Januari 2025 dalam konfensi pers APBN KiTa. Dia sempat menyebut implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax turut memengaruhi hal tersebut. 

Pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyebut media hingga pelaku usaha sempat menyoroti konferensi pers APBN KiTa Februari 2025 yang sempat ditunda. Konferensi pers itu untuk merilis data kinerja APBN yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai dan lain-lain untuk Januari 2025 atau awal tahun. 

DEPOK, KOMPAS.com - Warga kota Depok dapat segera melakukan pemutihan denda pajak motor dan mobil di Samsat Depok.

Program pemutihan denda pajak motor dan mobil yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2025.

Penghapusan denda pajak motor dan mobil ini diberikan untuk denda pajak tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tidak hanya penghapusan denda pajak, program ini juga akan memberikan pembebasa bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

DEPOK, KOMPAS.com - Program pemutihan pajak untuk motor, mobil, dan kendaraan bermotor lainnya di Jawa Barat diperpanjang, termasuk kota Depok.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lewat unggahan video Instagramnya @dedimulyadi71.

Perpanjangan program pemutihan pajak motor dan mobil ini diambil karena melihat antusiasme warga Jawa Barat terhadap program ini.

Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa program pemutihan pajak motor dan mobil di Jawa Barat, termasuk kota Depok, diperpanjang hingga 30 Juni 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kemudahan berusaha, sekaligus meminimalisasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan pihakny tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus sebagai respons langsung terhadap kebijakan dagang Trump. Menurutnya, Kemenkeu hanya menyampaikan berbagai skenario biaya dan manfaat dari opsi kebijakan yang tersedia.

"Kami tidak menawarkan kebijakan baru, tetapi berkomitmen pada langkah-langkah penyempurnaan administrasi," ujar Anggito di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan Maret 2024.

Febrio belum menyampaikan angka detail. Ia hanya menyebut telah terjadi pembalikan (turnaround) setelah penurunan penerimaan pajak secara tahunan (year on year/YoY) hingga Februari 2025.

"Kita melihat di bulan Maret-nya, penerimaan pajak itu sudah positif year on year-nya. Nanti kita akan detailkan lagi," kata Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengklaim sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax sudah tidak lagi bermasalah. Bahkan, dia menyebut Coretax sebagai inovasi besar.

Anggito menilai tidak benar anggapan yang menyatakan penerimaan pajak turun drastis karena penerapan Coretax. Hanya saja, dia mengakui implementasi Coretax memerlukan penyesuaian perubahan sistem sehingga memakan waktu.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul yaitu susahnya mengunggah faktur pajak di Coretax. Kini, klaimnya, permasalahan tersebut sudah hampir terselesaikan.